Pajak Indonesia

Sunset Policy Layak Diperpanjang

2008-11-23T00:42:00.000-08:00

Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui program sunset policy layak diperpanjang hingga akhir 2009. Selain kebijakan tersebut belum tersosialisasi secara merata, dunia usaha kini tengah kesulitan likuiditas. Program sunset policy terbukti mampu meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Semakin banyak wajib pajak (WP) yang terdorong untuk mendaftarkan diri guna memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Melalui sunset policy, pemerintah menyatakan yakin program itu akan meringankan WP untuk memperoleh NPWP dan pembetulan SPT, sehingga penerimaan negara meningkat secara cukup signifikan Dengan kebijakan tersebut banyak masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai WP, yang pada gilirannya berdampak pada penerimaan pajak.

Dengan kebijakan ini, pemerintah mengharapkan munculnya kesadaran WP untuk mendukung program pembangunan pemerintah melalui pembayaran pajak yang sesuai ketentuan. Artinya, pemerintah berusaha membangun kepercayaan masyarakat melalui modifikasi kebijakan dan modernisasi teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan, sehingga target penerimaan pajak mencapai sasaran.

Perpanjangan Waktu

Saat mendengarkan arahan aparat Direktorat Jenderal Pa-jak (DJP) tentang program sunset policy. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) sampai pada suatu pemikiran, yakni meminta pemerintah memperpanjang program sunset policy yang akan segera berakhir pada 31 Desember 2008, menjadi 31 Juli 2009. Atau setidaknya diperpanjang hingga akhir Juli 2009.

Permintaan ini tak berlebihan, karena jauh lebih fair daripada pemerintah hanya menimpakan kesalahan kepada para WP. Apalagi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta kabarnya juga mendukung langkah perpanjangan waktu pelaksanaan sunset policy. Alasannya jelas, agar sektor riil bisa bergerak sesuai harapan dalam kondisi krisis likuidasi saat ini. Apalagi saat ini, pemerintah dipastikan tidak akan menambah jumlah stimulus sektor riil dari rencana awal sebesar Rp 10 triliun.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Oily Dondokam-bey yang menyatakan akan berupaya menengahi usulan dunia usaha untuk memperpanjang sunset policy sebagai langkah antisipasi menghadapi krisis likuiditas saat ini. Permintaan untuk memperpanjang pelaksanaan sunsetpolicy semata demi mendukung bergeraknya sektor riil. Selain demi sektor riil, permintaan perpanjangan sunset policy juga berangkat dari beberapa argumentasi, antara lain pertama, bukankah pemerintah melahirkan kebijakan itu benar-benar dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada WP agarlebih terbuka dan menjadi awal terciptanya mutual trust antara WP dan fiskus? Ataukah memang hanya sekadar memenuhi kewajiban formal pemerintah dalam memenuhi ketentuan pasal 37A UU No 28 Tahun 2007, dan menjadi alat represif terhadap WP di kemudian hari?

Kedua, jika DJP menyatakan sunset policy tidak bisa diperpanjang karena akan melanggar UU KUP, seha-rusnya kekhawatiran itu tidak perlu terjadi. Karena, pasal 37A belum menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya sunset policy dilaksanakan.

Dengan demikian, penghitungan satu tahun seharusnya dihitung sejak peraturan pelaksana sunset policy (pasal 37A) diterbitkan, bukan sejak UU KUP No 28 Tahun 2007 berlaku. Selain itu, pemerintah juga tidak boleh membebankan kesalahannya kepada WP, sebab realitasnya WP baru mengetahui kebijakan itu pada Agustus lalu.

Ketiga, pemahaman tentang pajak seharusnya tidak dipahami secara formalistik saja, sebab pemungutan pajak berada dalam dimensi yang sangat dinamis. Karena itu, pemerintah seharusnya- lebih realistis dengan kondisi eksternal yang memengaruhi pemungutan pajak.

Pemerintah Tetap Untung

Jika kita melihat perspektif ekonomi secara lebih makro, seharusnya jika WP diperkenankan mengangsur utang pajak dalam sunset policy, maka WP tetap bisa leluasa dalam cashflow untuk menjalankan aktivitas usahanya. Dengan demikian, pemerintah juga tetap mendapat keuntungan dari penerimaan PPh, PPN, PPh pasal 21 maupun pajak-pajak lainnyayang terkait.

Hanya, sekali lagi, pemerintah harus memperjelas lagi apakah kebijakan ini bertujuan untuk lebih terbuka kepada WP dan menjadi awal terciptanya mutual trust antara WP dan fiskus? Ataukah hanya menjadi kewajiban formal untuk memenuhi ketentuan pasal 37A UU No 28 Tahun 2007, dan kemudian menjadi alat represif WP di kemudian hari?

Soal kekhawatiran Dirjen Pajak bahwa perpanjangan waktu akan melanggar UU KUP, itu adalah sesuatu yang berlebihan, karena pasal 37A belum menjelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaannya. Apalagi, peraturan pelaksanaannya baru terbit 31 Juli 2008, dan WP sendiri baru mengetahui program itu pada Agustus 2008. DJP sendiri baru gencar mempromosikan kebijakan tersebut pada September 2008.

Di sini, dunia usaha sangat berharap agar pemungutan pajak seharusnya dipahami secara dinamis, bukan secara formal saja. Karena itu, pemerintah sebaiknya tidak memaksakan diri untuk menutup pelaksanaan sunset policy, karena hal itu akan mengurangi produksi dari dunia usaha. Apalagi, karena tidak mempunyai dana, WP akhirnya tidak bisa memanfaatkan sunset policy.

dikutip dari Investor Daily Indonesia, 17 Nopember 2008

Jasa Konstruksi Resmi Kena Pajak Final, Tahun 2009

2008-11-23T00:35:00.000-08:00

Para pengusaha masih berusaha mengajukan keberatan

Pemerintah pantang surut semangat dalam menggali potensi penerimaan pajak dari para pengusaha jasa konstruksi. Setelah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Usaha Jasa Konstruksi, pemerintah sudah menerbitkan aturan turunannya.

Direktur Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak Djonifar Abdul Fatah menyatakan, aturan teknis buat para pengusaha jasa konstruksi itu ialah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelapora, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi. Peraturan tersebut terbit Kamis, 20 November 2008 kemarin.

Dengan beleid dari Menteri Keuangan itu, Direktorat Jenderal Pajak pun akan menggali pajak dari para pengusaha jasa konstruksi lebih mudah. "Kami telah menerima masukan dari para pengusaha, dan pelaksanaannya seperti apa yang tertulis di PMK ini," ujar Djonifar kepada KONTAN, Jumat (21/11).

Dalam PMK itu, pemerintah mengenakan PPh berdasarkan peraturan yang lama, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 140 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi terhadap kontrak jasa konstruksi yang ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2008. Artinya, masih berlaku tarif PPh Badan.

Sedangkan untuk kontrak setelah tanggal 31 Desember 2008, pemerintah akan mengenakan PPh berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2008 yang memberlakukan tarif PPh final.

Nah, bagi perusahaan jasa konstruksi yang telah menyetor PPh berdasarkan PP yang lama, PMK ini menyatakan pembayaran tersebut dapat dipindahbukukan menjadi PPh final dengan taif baru seperti diatur dalam PP Nomor 51/2008. Pemindahbukuan itu paling lambat satu bulan setelah PMK ini terbit.

Tarif PPh final yang berlaku bagi jasa konstruksi mulai 2% hingga 6%. Tarif 2 % berlaku untuk penyedia jasa konstruksi golongan usaha kecil. Sedangkan bagi usaha berskala menengah dan besar, tarif PPh final sebesar 3%. Namun, bagi usaha skala menengah dan besar yang belum mengantongi sertifikasi usaha akan terkena tarif 4%.

Untuk kegiatan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, mereka yang bersertifikat usaha terkena tarif PPh 4%. Sedangkan tarif tertinggi sebesar 6%, berlaku bagi penyedia jasa perencanaan dan pengawasan yang tidak bersertifikat.

Pengusaha berkeberatan

Para pengusaha jasa konstruksi masih berusaha untuk berargumentasi. Sebagian dari pengusaha jasa konstruksi masih menolak peraturan ini. Saat PP Nomor 51 Tahun 2008 terbit Juli lalu mereka pun sudah berkeberatan. Sekarang saat PMK yang memuat peraturan teknis terbit, mereka juga belum berubah sikap. "Peraturan ini kurang adil, apalagi dalam kondisi krisis seperti sekarang," kata Direktur PT Adhi Karya Tbk Indradjaja Manopol.

Indradjaja menilai aturan ini tidak tidak memperhitungkan kerugian pengusaha jasa konstruksi setelah selesai mengerjakan proyek. "Dengan peraturan ini, baik rugi atau untung semua akan kena pajak yang sama," sambung Indradjaja.

Direktur Keuangan PT Wijaya Karya Tbk Ganda Kusuma setuju dengan Indradjaja. "Kalau ada revisi, ya, kami terima kasih sekali. Kalau tidak, ya, mau apa lagi," ucap Ganda, pasrah.

dikutip dari Harian Kontan, 22 Nopember 2008

Lokakarya PPh 21 Sehari

2008-07-25T03:25:00.000-07:00

LOKAKARYA PERPAJAKAN APLIKATIF SEHARI

“ MENGUNGKAP FAKTA MENYIBAK MITOS PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SECARA GROSS UP”

(FREE SOFTWARE PPh 21 SIAP PAKAI FULL VERSION *) )

Mitos

1. PPh 21 Gross Up pasti menguntungkan bagi perusahaan.

2. PPh 21 Gross Up harus dihitung dengan software mahal.

3. PPh 21 Gross Up memakai formula yang dirahasiakan.

4. PPh 21 Mixed Gross Up tidak bisa dihitung dengan mudah.

Fakta:

1. PPh 21 Gross Up belum pasti menguntungkan bagi perusahaan.

2. PPh 21 Gross Up tidak harus dihitung dengan software mahal

3. PPh 21 Gross Up tidak memakai formula

4. PPh 21 Mixed Gross Up bisa dihitung dengan mudah

Materi :

Dasar teori penghitungan PPh 21
Tax Planning PPh 21
Penghitungan PPh 21 dengan metode gross up/non gross up dengan MS Excel tanpa rumus
Tata cara Pengisian SPT Masa PPh 21
Studi Kasus Pengisian SPT PPh 21
Praktek penghitungan PPh 21 dengan software PPh 21

Fasilitas:

- Makan Siang dan cofee break

- Hand out materi, sertifikat

- CD yang berisi :

o Software PPh 21 Full Version (Gross up/Nett/Mixed)

o Materi Lokakarya, Jagoan Accounting Software (Trial Version)

TANGGAL : 20 Agustus 2008

PUKUL : 08.30-17.00 WIB

TEMPAT : Hotel Santika Surabaya, Jl.Pandegiling 45 Surabaya

Pemateri : Tim Konsultan PrimaryCons bersertifikat konsultan pajak

Peserta:

Direktur, Finance Controllers, Managers, Supervisors, Staff, Konsultan, Accountant, Tax Specialist, Pemerhati masalah perpajakan, mahasiswa, dll

Investasi:

Hanya Rp. 499.000,- (termasuk pembelian software PPh 21 full version seharga Rp.1.750.000,-). Untuk efektifitas pelatihan, maka peserta dibatasi sampai dengan 50 orang saja.

GET SPECIAL DISCOUNT!, CALL US FOR MORE INFORMATION!

Pendaftaran :

PrimaryCons Training Center :

Lia/Wahyu: 031-8708184, 031-71648010-11, SMS 0878-5100 8812, 0878-5100 8816

*) Lisensi software khusus diberikan kepada peserta pribadi atau perusahaan yang diwakili peserta lokakarya,hubungi kami untuk penambahan lisensi dan informasi lain lebih lanjut.

Pemerintah dan DPR Setuju PTKP Baru Rp 15,8 Juta

2008-07-14T21:55:00.000-07:00

Pendapatan tidak kena pajak (PTKP) plus biaya tanggungan isteri dan tiga anak : Rp 21 juta

JAKARTA. Sejuknya udara Kota Bandung, Jawa Barat, membuat suasana Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undan-Undang Pajak Penghasilan (RUU PPh) berlangsung adem. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Ketua Panitia Khusus RUU Perpajakan Melchias Markus Mekeng mengatakan, batas PTKP dalam RUU revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah Rp 15.840.000 per tahun atawa Rp 1,32 juta per bulan. Batas PTKP ini bertambsah besar bila wajib pajak (WP) pribadi telah menikah dan memiliki anak maksimal tiga orang. “Bila WP orang pribadi sudah menikah, maka ada tambahan PTKP untuk isteri atau suaminys sebesar Rp 1,3 juta per tahun. Dan, bila WP yang telah menikah tersebut memiliki anak, PTKP-nya ditambah lagi Rp 1,3 juta per tahun per anak,” ujar Melchias, Sabtu (12/7).

Kesepakatan PTKP baru ini lebih besar dari batas PTKP yang berlaku saat ini, yakni Rp 13,2 juta per tahun atawa Rp 1,1 juta per bulan, dengan tambahan PTKP Rp 1,2 juta per tahun untuk isteri dan Rp 1,2 juta per tahun per anak.

Anggota Panja RUU PPh Drajat H.Wibowo menambahkan, batasan PTKP ini salah satu poin paling krusial dalam RUU PPh. “Ini merupakan bentuk kompromi atas adanya perbedaan pandangan dalam rangka reformasi PPh. Untuk sementara, sudah memadai,” katanya.

Meningkatkan kepatuhan pajak

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang sebelumnya menolak batas PTKP ini, akhirnya luluh. Mereka setuju PTKP Rp 15,8 juta, asal nominal tanggungan terhadap isteri/suami dan tiga orang anak masing-masing Rp 2 juta. “Jadi, PTKP plus biaya tanggungan menjadi 23,8 juta,” kata anggota Panja RUU PPh dari PDIP Olly Dondokambey.

Nah, terkait perubahan batasan PTKP ini, Melchias memperkirakan Ditjen Pajak akan mengalami potential loss penerimaan pajak sebesar Rp 4,7 triliun per tahun. “ Tapi bisa tertutupi bila pemerintah serius nguber penerimaan pajak dari kegiatan usaha tertentu,” kata Melchias.

Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution mengatakan, aparat pajak akan lebih menggalakkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. “Kalau tahun ini ada sunset policy (kebijakan penghapusan denda administratif), maka tahun depan kita lebih gencar melihat kepatuhan membayar pajak,” kata Darmin.

sumber:Kompas

Profesi Konsultan Pajak (Tax Consultant)

2008-05-21T19:40:00.000-07:00

Konsultan Pajak

Profesi konsultan pajak adalah profesi yang dijalankan oleh profesional yang memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak Konsultan pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Syarat menjadi Konsultan Pajak

Warga Negara Indonesia
Bertempat tinggal di Indonesia
Memiliki serendah-rendahnya ijazah Strata Satu (S-1) atua setingkat dengan itu dari Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi, kecuali bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Tidak terkait dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara atau Badan usaha Milik Negara/Daerah.
Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Bersedia menjadi anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan tunduk pada Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
Memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.

Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak

Hak Konsultan Pajak

Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat A berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat B berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak Penanaman Modal, Bentuk Usaha Tetap, dan yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat C berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kewajiban Konsultan Pajak

Konsultan Pajak wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Konsultan Pajak wajib menyampaikan kepada Wajib Pajak agar melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Dalam mengurus pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak, setiap Konsultan Pajak wajib:

memiliki Izin Praktek Konsultan pajak yang masih berlaku
memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak.

Konsultan Pajak wajib mematuhi prosedur dan tata tertib kerja yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan negara.
Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat wajib mengikuti penataran/pendidikan penyegaran perpajakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
Konsultan Pajak wajib memenuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
Konsultan Pajak wajib membuat Laporan Tahunan yang berisi jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa di bidang perpajakan dan melampirkan fotokopi Sertifikat Penataran/Pendidikan Penyegaran Perpajakan.
Laporan Tahunan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama akhir bulan April tahun takwin berikutnya.
Konsultan Pajak dapat mengajukan permohonan penundaana penyampaian laporan tahunan secara tertulis untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

Materi Pelatihan Konsultan Pajak

Brevet A : Pajak Orang Pribadi

Pancasila
PPh Orang Pribadi
PPh Pasal 21 dan SPT 1721
PPh Pasal 22/23/26
PPN dan SPT Masa PPN
KUP/PPSP/BPSP
BM/PBB/BPHTB
Akuntansi Perpajakan
SPT PPh Orang Pribadi (1770)
Kode Etik Profesi

Brevet B : Pajak Badan

Pancasila
PPh Badan
PPh Pasal 21 dan SPT 1721
PPh Pasal 22/23/26
PPN
KUP/PPSP/BPSP
BM/PBB/BPHTB
Akuntansi Perpajakan
SPT PPh Badan
SPT Masa PPN
Kode Etik Profesi

Brevet C : Pajak Internasional

PPh Badan
PPh Pasal 21 dan SPT 1721
PPh pasal 22/23/26
PPN
KUP/PPSP/BPSP
Perpajakan Internasional
Akuntansi Perpajakan
SPT PPh Badan
SPT Masa PPN
Kode Etik Profesi

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP)

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak merupakan pintu gerbang bagi para praktisi pajak untuk memperoleh Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Praktisi pajak yang sudah lulus USKP berhak menyandang gelar BKP (Bersertifikat Konsultan Pajak). USKP diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan. Sedangkan kurikulum, peraturan, soal ujian, dan metode penilaian USKP diselenggarakan oleh Konsorsium Pengembangan Konsultan Pajak Indonesia. Konsorsium ini adalah suatu kerja sama antara pihak-piahk yang berkepentingan dan terkait dengan Konsultan Pajak Indonesia yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang terkait dengan pendidikan perpajakan, dan yayasan pendidikan yang mempunyai jurusan ilmu perpajakan.

Kriteria Kelulusan

Penilaian hasil ujian untuk setiap mata ujian dilakukan berdasarkan skala 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus).
Peserta USKP dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai paling rendah 60 (enam puluh) untuk setiap mata ujian.
USKP diselenggarakan dengan sistem kredit dengan batas mengulang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun untuk 1 (satu) tingkatan sertifikat.

Daftar NPWP melalui internet

2008-05-21T18:57:00.000-07:00

Setiap orang wajib punya nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Fungsinya antara lain sebagai sarana administrasi perpajakan, tanda pengenal diri, atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, serta menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Pendaftaran NPWP oleh WP dapat dilakukan secara elektronik yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak. go.id. WP cukup memasukkan data-data pribadi (KTP/SIM/paspor) untuk memperoleh NPWP

Berikut langkah-langkahnya :

Klik www.pajak.go.id.
Pilih menu e-reg (electronic registration).
Pilih menu buat account baru dan isi kolom sesuai yang diminta.
Masuk ke menu Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi.
Isi sesuai dengan KTP yang Anda miliki.

Anda akan memperoleh surat keterangan terdaftar (SKT) sementara yang berlaku selama 30 hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut beserta formulir registrasi wajib pajak orang pribadi sebagai bukti Anda sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian kirimkan/sampaikan langsung bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke kantor pelayanan pajak. Setelah itu Anda akan menerima kartu NPWP dan SKT asli.

2008-04-22T22:58:00.000-07:00

TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK STANDAR.

1. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak Standar-nya telah diterbitkan, maka Faktur Pajak Standar tersebut harus dibatalkan.

2. Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi. Bukti dapat berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain yang menunjukkan telah terjadi pembatalan transaksi.

3. Pengusaha Kena Pajak Penjual yang melakukan pembatalan Faktur Pajak Standar harus memiliki bukti dari Pengusaha Kena Pajak Pembeli yang menyatakan bahwa transaksi dibatalkan.

4. Faktur Pajak Standar yang dibatalkan harus tetap diadministrasi (disimpan) oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak Standar tersebut.

5. Pengusaha Kena Pajak Penjual yang membatalkan Faktur Pajak Standar harus mengirimkan surat pemberitahuan dan copy dari Faktur Pajak Standar yang dibatalkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual dikukuhkan dan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Pembeli dikukuhkan.

6. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual belum melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.

7. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Penjual telah melaporkan Faktur Pajak Standar tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Keluaran, maka Pengusaha Kena Pajak Penjual harus

8. Melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut dan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.

9. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Pembeli telah melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebagai Faktur Pajak Masukan, maka Pengusaha Kena Pajak Pembeli harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak yang bersangkutan, dengan cara tetap melaporkan Faktur Pajak Standar yang dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPn BM.

TATA CARA PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK STANDAR YANG CACAT, RUSAK, SALAH DALAM PENGISIAN, ATAU SALAH DALAM PENULISAN

1. Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak atau atas kemauan sendiri, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat Faktur Pajak Standar Pengganti terhadap Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan.

2. Pembetulan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud dalam butir 1.

3. Penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Standar Pengganti dilaksanakan seperti penerbitan dan peruntukan Faktur Pajak Standar yang biasa sesuai dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang telah ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

4. Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak Standar yang rusak, cacat, salah dalam penulisan atau salah dalam pengisian tersebut.

5. Pada Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti tersebut. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat cap tersebut seperti contoh berikut. Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti dapat diisi dengan cara manual.

Faktur Pajak Standar yang diganti :

Kode dan Nomor Seri : .............................................

Tanggal : ........................

6. Penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak Standar tersebut.

7. Faktur Pajak Standar Pengganti dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada :

a. Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak Standar yang diganti, dengan mencantumkan nilai setelah penggantian; dan

b. Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak Standar Pengganti tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN dan PPn BM, untuk menjaga urutan Faktur Pajak Standar yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

8. Pelaporan Faktur Pajak Standar Pengganti pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 7 huruf a dan b, harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.

TATA CARA PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK STANDAR YANG HILANG

1. Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta copy dari Faktur Pajak Standar yang hilang kepada Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dengan tembusan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan dan kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan.

2. Berdasarkan permohonan dari Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat copy dari arsip Faktur Pajak Standar yang disimpan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak, untuk dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan.

Copy dibuat dalam rangkap 2 (dua), yaitu :

- Lembar ke-1 : diserahkan ke Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak melalui Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak.

- Lembar ke-2 : arsip Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan

3. Legalisir diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak dikukuhkan setelah meneliti asli arsip Faktur Pajak Standar dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak tersebut.

4. Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak dikukuhkan wajib melakukan penelitian atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak untuk meyakinkan bahwa Faktur Pajak Standar yang dilaporkan hilang tersebut sudah dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

Sunset Policy

2008-04-06T23:11:00.000-07:00

Pada tanggal 24 Maret 2008 pemerintah mengeluarkan pengumuman yang bagi sebagian masyarakat (baca:wajib pajak) merupakan angin sejuk ditengah-tengah badai ekonomi Indonesia. Berikut adalah isi dari pengumuman tersebut:

P E N G U M U M A N

NO. 02 /PJ.09/2008

FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK PENGHASILAN

Kepada seluruh masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan fasilitas perpajakan sesuai dengan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang baru, bahwa:

1. Bagi orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP paling lambat tanggal 31 Desember 2008 dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret 2009, diberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi dan tidak akan dilakukan pemeriksaan.

2. Bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun sebelumnya, diberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi, sepanjang pembetulan tersebut dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2008.

3. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi Kriing Pajak (Call Center Pajak) 500200 atau Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Jakarta, 24 Maret 2008

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas

t.t.d

Djoko Slamet Surjoputro

NIP 060044562

(Note:underline oleh penulis)

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pemerintah secara terbuka juga memberikan semacam pengampunan pajak terhadap wajib pajak. Nah, kebijakan inilah yang disebut dengan sunset policy. Pasal yang mengatur sunset policy tersebut adalah Pasal 37A Undang-Undang KUP. Dalam pengumuman diatas oleh pemerintah ditegaskan kembali aplikasi sunset policy tersebut.

Bunyi pasal 37A tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa pemerintah memberikan dua jenis “pengampunan” yaitu untuk penghapusan sanksi administrasi dan terhindar resiko pemeriksaaan kepada WP yang baru mendaftarkan NPWP pada tahun 2008 dan penghapusan sanksi administrasi (bukan pengurangan sanksi) terhadap WP yang melakukan pembetulan SPT untuk tahun pajak 2006 s/d 1998 (sesuai daluarsa pajak). Tentunya penerapan pengampunan ini dapat dilakukan asalkan kekurangan pokok pajak (apabila ada) telah dilunasi oleh WP.

Lebih lanjut pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 pada Pasal 3 pemberian penghapusan sanksi administrasi ini dilakukan dengan cara tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak. Apabila telah terlanjur dikeluarkan STP oleh KPP wajib pajak bisa mengajukan surat permohonan penghapusan sanksi administrasi sesuai Pasal 36 Ayat (1) huruf a.

Dengan penegasan tersebut, seyogyanya masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pengampunan tersebut secara optimal, dan kedepan akan tercipta wajib pajak yang taat pajak dan aparat pajak yang bersih dan professional.

Lokakarya Perpajakan Sehari

2008-02-05T00:52:00.000-08:00

Kami akan mengadakan lokakarya perpajakan sehari dengan topik:

“ TEKNIK REKONSILIASI FISKAL DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAPORAN SPT TAHUNAN DENGAN FORMULIR TERBARU”

(PLUS PENERAPAN PSAK 46 DAN UPDATE PERATURAN PAJAK TERBARU)

TANGGAL : 27 Februari 2008

PUKUL : 08.30-17.00 WIB

TEMPAT : Hotel Sahid Surabaya, Jl.Sumatra No.1 Surabaya

Pemateri : Tim Konsultan PrimaryCons bersertifikat konsultan pajak

Materi :

1. Sosialisasi Perubahan Formulir SPT Tahunan 1771 dan 1721

2. Sosialisasi peraturan pajak terbaru

3. Laporan Keuangan Komersial vs Laporan Keuangan Fiskal

4. Teknik Rekonsiliasi Fiskal (Beda Tetap dan Beda Waktu)

5. Sewa Guna Usaha, Selisih Kurs, dll

6. PSAK 46 (Dengan bantuan aplikasi komputer)

7. Tata cara Pengisian SPT Tahunan 1771 dan 1721

8. Studi Kasus Pengisian SPT Tahunan

Fasilitas:

1. Makan siang dan 2x Coffee Break

2. Hand out Materi, Sertifikat

3. CD : Form Pajak, Studi Kasus, Aplikasi PSAK 46, Demo Software PPh 21 (gross up/net), Aplikasi Excel dalam PPh 21 (gross up/net),Akuntansi,dll

4. Door Prize menarik

Peserta:

Direktur, Finance Controllers, Managers, Supervisors, Staff, Konsultan, Accountant, Tax Specialist, Pemerhati masalah perpajakan, mahasiswa, dll

Investasi:

Hanya Rp. 175.000,- (5 pendaftar pertama Rp.99.000). Untuk efektifitas pelatihan, maka peserta dibatasi sampai dengan 50 orang saja.

Pendaftaran :

PrimaryCons Training Center:

Lia/Fiah : SMS 0878-5100 8812

Teknik Pemeriksaan Pajak Terpadu

2008-01-20T22:36:00.000-08:00

Berikut adalah contoh-contoh teknik pemeriksaan pajak yang dapat diaplikasikan pada perusahaan. Pemahaman tentang teknik pemeriksaan pajak yang cukup akan membuat perusahaan terhindar dari koreksi pajak yang tidak perlu.

Pengujian Kaitan

1) Pengujian kaitan atas dokumen dokumen dasar (source control)

2) Pengujian kaitan jumlah-jumlah fisik

a) Arus barang

(1) Penjualan dalam unit = saldo awal persediaan + pembelian – saldo akhir

(2) Penjualan dalam rupiah = penjualan dalam unit x harga jual per unit

Apabila harga jual per unit berfluktuasi sepanjang tahun, dapat digunakan harga jual rata-rata, tetapi hasil perkaliaanya hanya bersifat pendekatan.

b) Arus uang

(Saldo akhir kas/bank + pengeluaran kas/bank – saldo awal kas/bank = penerimaan kas/bank).

c) Arus piutang usaha

(1) Penjualan kredit = saldo akhir + pelunasan piutang usaha – saldo awal

(2) Total penjualan = penjualan tunai + penjualan kredit

d) Arus utang

(1) Pembelian kredit = saldo akhir + pelunasan utang usaha – saldo awal

(2) Total pembelian = pembelian tunai + pembelian kredit

e) Pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca, khususnya terhadap akun-akun yang terkait dengan penjualan dan pembelian (piutang dan utang).

f) Pemanfaatan informasi pihak ketiga.

g) Pengujian fisik

h) Melakukan inspeksi

i) Melakukan konfirmasi

Teknik Pemeriksaan PPh Pasal 21

a. Perolehan dan lakukan analisis gambaran umum perusahaan pemotong pajak

b. Nilai dan analisis angka-angka SPT PPh Pasal 21

1) Menilai SPT

a) Kebenaran formal

b) Kelengkapan SPT

2) Analisis angka-angka SPT

a) Bandingkan formulir 1721-A tahun yang diperiksa dengan tahun sebelumnya

b) Analisis status keluarga dari masing-masing karyawan

c) Lakukan tes perhitungan PPh Pasal 21 terutang secara sampling

d) Pelajari laporan pemeriksaan pajak PPh Pasal 21 tahun sebelumnya, jika ada

e) Bandingkan item formulir 1721-A1 tahun yang diperiksa dengan tahun-tahun sebelumnya

f) Analisis bukti potong PPh Pasal 21

g) Bandingkan gaji/upah/tunjangan lainnya pada Laporan Laba-Rugi

h) Lakukan analisis prosentasi gaji/upah/tunjangan lainnya terhadap penjualan/harga pokok penjualan/biaya administrasi dan umum (secara horizontal dan vertikal) bila unsur biaya tenaga kerja merupakan faktor dominan, khususnya untuk perusahaan jasa

3) Pelajari dan analisis data dan informasi lainnya, seperti peraturan penggajian

4) Buat ikhtisar dan kesimpulan

Teknik Pemeriksaan PPN dan PPnBM

a. Pajak Keluaran

1) Dapatkan angka-angka dari pembukuan PKP untuk menghitung pajak keluaran dengan rincian sebagai berikut :

a) Penjualan seluruhnya = a

b) Potongan penjualan = b

c) Penyerahan BKP/JKP dan Non BKP/JKP = c = a – b

d) Penyerahan Non BKP/JKP = d

e) Penyerahan BKP/JKP = e = c – d

f) Penjualan ekspor = f

g) Penyerahan ke instansi/badan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN = g

h) Penyerahan yang PPN-nya ditunda, ditangguhkan, ditanggung pemerintah, dibebaskan, dan atau tidak dipungut = h

i) Retur penjualan = i

j) Penyerahan BKP/JKP terkena PPN = j = e – f – g – h – i

k) Penyerahan sebelum masa pajak yang diperiksa yang PPN-nya dipungut pada masa yang diperiksa = k

l) Penyerahan pada masa yang diperiksa yang PPN-nya dipungut pada masa sesudah masa yang diperiksa = l

m) Penyerahan BKP/JKP yang harus dipunggut PPN pada masa yang diperiksa = m = j + k – l

n) Pemakaian sendiri = n

o) Pemberian hadiah = o

p) Pemberian untuk contoh = p

q) Dasar Pengenaan Pajak = A = m + n + o + p

r) PPN Keluaran untuk masa yang diperiksa = B = 10% X A

2) Cocokkan penjualan seluruhnya (a), potongan penjualan (b), penyerahan non BKP/JKP (d), penyerahan BKP/JKP (e), penjualan ekspor (f), dan retur penjualan (i) ke masing-masing buku besarnya.

3) Teliti kebenaran jumlah penyerahan bulan terakhir sebelum masa yang diperiksa yang faktur pajaknya dibuatkan pada masa yang diperiksa.

4) Teliti ketetapan pembuatan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Yakinkan kebenaran penyerahan kepada pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN (g) dan penyerahan yang PPN-nya ditangguhkan dan ditanggung oleh pemerintah (h) dengan memeriksa ke dokumen pendukungnya.

6) Trasir pemakaian sendiri (n), pemberian hadiah (o), dan pemberian untuk contoh (p) ke dokumen pendukungnya dan perhatikan otorisasi dari pejabat yang berwenang.

7) Lakukan penghitungan kembali jumlah penyerahan/penjualan yang terutang PPN dan jumlah pajak keluarannya.

b. Pajak Masukan

1) Dapatkan angka-angka dari pembukuan untuk menghitung pajak masukan dengan rincian sebagai berikut :

a) Pemberian bruto = a

b) Potongan pembelian = b

c) Retur pembelian = c

d) Pembelian bersih = d = a – b – c

e) Pembelian bulan terakhir sebelum masa yang diperiksa yang faktur pajaknya diterima pada masa yang diperiksa = e

f) Pembelian bulan terakhir sebelum masa yang diperiksa yang faktur pajaknya diterima sesudah masa yang diperiksa = f

g) Pembelian yang tidak ada hubungan langsung dengan usaha = g

h) Pembelian yang berhubungan langsung dengan usaha C = d + e – f – g

i) Pajak masukan yang dapat dikreditkan = D = 10% X C

2) Cocokkan pembelian bruto (a), potongan pembelian (b), dan retur pembelian (c) ke saldo pada buku besar.

3) Cocokkan/bandingkan faktur pembelian bulan terakhir sebelum masa yang diperiksa dengan faktur pajaknya yang diterima di bulan berikutnya.

4) Trasir retur pembelian ke dokumen pendukungnya.

5) Lakukan penghitungan kembali jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan memperhatikan catatan mengenai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan (perhatikan Pasal 9 ayat (8) huruf I UU Nomor 18 Tahun 2000).

6) Periksa apakah Pajak Masukan yang dijadikan Kredit Pajak berasal dari pembelian barang yang berhubungan langsung dengan menghasilkan BKP, bila tidak lakukan koreksi atas kredit pajak tersebut.

7) Teliti Pajak Masukan yang dikreditkan untuk Masa Pajak yang tidak sama (perhatikan Pasal 9 ayat (9) UU Nomor 18 Tahun 2000).

8) Periksa apakah PPN Masukan yang dikreditkan benar-benar dibeli dari PKP dan apakah seluruh penjualan BKP telah dipungut PPN Keluarannya.

9) Periksa apakah PPN Masukan yang dibebankan ke harga pokok barangnya. Bila ada periksa apakah restitusi yang diterimanya telah dilaporkan sebagai pendapatan, bila belum lakukan koreksi positif menambah laba kena pajak.

10) Berikan cap ‘TELAH DIPERHITUNGKAN’ pada Faktur Pajak Masukan dengan menggunakan cap yang telah ditentukan dan diparaf.

11) Dalam hal Masa Pajak yang diperiksa meliputi Masa Pajak bulan ketiga setelah Tahun Buku, yakinkan bahwa Pengusaha Kena Pajak telah melakukan penghitungan kembali Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 643/KMK.04/1994 dan/atau Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah

1) Dapatkan angka-angka dari PKP untuk menghitung Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan rincian sebagai berikut :

a) Penjualan bruto yang terkena PPnBM = a

b) Retur penjualan dan potongan lain = b

c) Penjualan bersih = c = a – b

d) Penyerahan ke instansi/badan yang ditunjuk sebagai pemungut PPnBM = d

e) Penyerahan yang PPnBM-nya ditangguhkan = e

f) Penyerahan sebelum masa yang diperiksa yang PPnBM-nya dipungut pada masa yang diperiksa = f

g) Penyerahan pada masa yang diperiksa yang PPnBM-nya dipunggut pada masa sesudah masa yang diperiksa = g

h) Penjualan bersih kena pajak = h = c – d – e + f – g

i) PPnBM yang terutang untuk masa yang diperiksa = A = tariff PPnBM X h

2) Cocokkan penyerahan bulan terakhir sebelum masa yang diperiksa dengan faktur pajaknya yang dibuat dalam masa yang diperiksa.

3) Yakinkan kebenaran penyerahan ke instansi/badan yang ditunjuk sebagai pemungut PPnBM (d) dan penyerahan yang PPnBM-nya ditangguhkan (e) dengan memeriksa dokumen pendukungnya.

4) Memeriksa penyetoran PPnBM selama masa yang diperiksa (B) ke Surat Setoran Pajak dan SPT Masa yang bersangkutan.

5) Hitung jumlah PPnBM yang masih harus dibayar = (C) = (A) – (B)

Teliti apakah pembayaran dimuka oleh Bapeksta telah dimasukkan oleh Wajib Pajak dalam SPT Masa.

Basmi Virus tanpa Anti Virus

2008-01-17T19:26:00.000-08:00

Membasmi virus tanpa antivirus? Gimana caranya tuh? Simak langkah-langkah umum berikut dalam membasmi virus:

1. Nonaktifkan System Restore.
FasilitasSystem Restore pada Windows berguna untuk mengembalikan konfigurasi sistem ke konfigurasi sebelumnya. Agar sistem yang telah pulih tidak
kembali rusak, matikan fasilitas ini dengan klik kanan pada My Computer dan pilih Properties. Lalu pilih tab System Restore dan centang bagian Turn off System Restore on All Drive.

2. Matikan proses virus.
Bagaimanapun caranya, matikan proses virus. Biasanya proses virus memiliki
ikon berupa folder atau dokumen MS Word. Gunakan aplikasi seperti Process Explorer, Pocket Killbox, Show Kill Process, The Killer Machine, dan sebagainya.

3. Pulihkan registry.
Pulihkan registry yang telah diotak-atik oleh virus. Jika tidak, maka virus dapat menginfeksi komputer Anda lagi. Gunakan Hijack This, Registry Cleaner, atau The Killer Machine. Hapus juga entry Scheduled Task yang dibuat oleh virus jika ada.

4. Hapus file-file virus.
Gunakan fasilitas Search pada Windows untuk menemukan file-file virus.

5. Munculkan file-file yang disembunyikan virus.
Virus pada umumnya tidak begitu kejam dengan menghapus dokumen-dokumen kita. Biasanya file-file tersebut hanya disembunyikan. Gunakan perintah attrib -s -h pada Command Prompt untuk memunculkannya kembali.

6. Saran terakhir untuk pencegahan. hati-hatilah saat melakukan transfer
data baik melalui disket, USB Flash Disk, maupun dari jaringan. Tunjukkan file hidden dan ekstensi file pada Windows Explorer. Selain itu, jangan mudah tergoda oleh file-file dengan nama yang menggoyahkan iman

Sumber : himakomedia.wordpress.com

Formula/rumus Gross Up penghitungan PPh 21

2008-01-16T02:22:00.000-08:00

Formula gross up PPh pasal 21 terbagi dalam 5 lapisan rentang PKP,
sesuai dengan lapisan tarif PPh yang terdapat dalam
pasal 17 Undang -Undang Pajak Penghasilan (Tarif Progressif).

Lapisan I : untuk PKP antara Rp. 1 hingga Rp. 23,750,000
Tunjangan PPh = PKP setahun (-)Rp. 0 x 5/95 (+) 0

Lapisan II : untuk PKP antara Rp. 23,750,000 hingga >Rp. 46,250,000
Tunjangan PPh = PKP setahun (-) Rp. 23,750,000 x 10/90 (+) 1,250,000

Lapisan III : untuk PKP antara Rp. 46,250,000 hingga >Rp. 88,750,000

Tunjangan PPh = PKP setahun (-) Rp. 46,250,000 x 15/85 (+) 3,750,000

Lapisan IV : untuk PKP antara Rp. 88,750,000 hingga >Rp.163,750,000

Tunjangan PPh = PKP setahun (-) Rp. 88,750,000 x 25/75 (+) 11,250,000

Lapisan IV: untuk PKP diatas Rp.163,750,000

Tunjangan PPh = PKP setahun (-) Rp. 163,750,000 x 35/65 (+) 36,250,000

In House Training di bidang akuntansi keuangan

2008-01-14T23:43:00.000-08:00

AKUNTANSI PRAKTIS

Tujuan

Peserta pelatihan dapat memahami siklus akuntansi mulai dari transaksi keuangan, pembelian dan hutang, Penjualan dan piutang, administrasi persediaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan.yang meliputi Neraca, Perhitungan Laba Rugi, Arus kas, Penjelasan Pos Laporan Keuangan dan Laporan Perubahan ekuitas sehingga dapat memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan mengenai kinerja yang dihasilkan didalam suatu periode tertentu. Selain itu peserta pelatihan mampu melakukan kontrol terhadap kegiatan administrasi akuntansi yang dilakukan sehingga dapat menciptakan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya..

Komposisi materi yang dibahas:

Pengenalan jenis dan bentuk laporan keuangan
Siklus Akuntansi
Administrasi Keuangan Kasir yang meliputi Pembuatan Laporan Kas harian dan Laporan Bank harian berikut dengan buku bantu kas dan bank.
Penyusunan laporan kasir bulanan sebagai bentuk pertanggung jawaban mutasi keuangan untuk setiap bulannya.
Pemahaman siklus pembelian dan Administarsi pembelian yang meliputi Pembuatan laporan pembelian harian maupun bulanan,
Adminsitrasi Hutang, Pembayaran hutang dan penyusunan laporan perincian hutang untuk suatu periode tertentu
Pemahaman siklus penjualan dan administrasi penjualan yang meliputi pembuatan laporan penjualan harian maupun bulanan
Adminsitrasi persediaan yang meliputi pembuatan kartu persediaan dan penyusunan laporan mutasi persediaan untuk suatu periode tertentu.
Akuntansi Aktiva Tetap.
Pembuatan Buku Besar dan penyusunan jurnal jurnal standar dan penyesuaian
Penyusunan Neraca percobaan
Penyusunan laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Perhitungan Laba Rugi, Laporan Arus Kas,Laporan Perubahan ekuitas dan Penjelasan pos pos laporan keuangan.

ANALISA LAPORAN KEUANGAN

TUJUAN

Dengan adanya pelatihan ini diharapkan :

Peserta pelatihan mampu membaca dan memahami laporan keuangan yang dihasilkan oleh bagian akuntansi sehingga dapat memberikan informasi yang berguna kepada pihak direksi atau pemilik perusahaan mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.
Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa tertentu dapat mengantisipasi kemungkinan permasalahan keuangan yang akan terjadi sehingga tidak menghambat kegiatan operasioanl keuangan perusahaan.
Berdasarkan indikator analisa tertentu Peserta dapat lebih kritis didalam mengidentifikasi kemungkinan masalah keuangan yang akan dihadapi dan mampu mengantisipasi dengan berbagai kemungkinan solusinya.

KOMPOSISI MATERI YANG AKAN DIBAHAS :

1. Pemahaman umum tentang analisa laporan keuangan

2. Metode dan Jenis jenis Analisa Laporan Keuangan

3. Analisa Ratio

4. Analisa Likuiditas perusahaan

5. Analisa Profitabilitas Perusahaan

6. Analisa Solvabilitas Perusahaan

7. Analisa Operasional perusahaan

8. Analisa Pertumbuhan Usaha

9. Analisa Break Even Point (BEP)

10. Mentode penyusunan laporan hasil analisa.

AKUNTANSI PRODUKSI (COSTING)

TUUAN

Dengan adanya pelatihan ini peserta dapat melakukan pengelolaan dan kontrol biaya didalam proses produksi didalam menghasilkan suatu produk sehingga tercipta suatu pengendalian biaya dalam rangka tercapainya efesiensi biaya didalam kegiatan operasional perusahaan. Selain itu peserta pelatihan dapat melakukan perhitungan Beban Pokok Produksi maupun Beban Pokok Penjualan produk dalam suatu periode tertentu sehingga dapat tercipta standarisasi hasil perhitungan Beban Pokok yang wajar.

KOMPOSISI MATERI YANG DIBAHAS

Pemahaman umum tentang Akuntansi produksi dan siklus produksi perusahaan
Pengadministrasian Biaya Bahan Baku
Pengadministrasian Biaya Tenaga Kerja
Pengadministrasian Biaya Overhead Pabrik
Administrasi Produk dalam Proses (Setengah Jadi)
Perhitungan Harga Pokok Produksi
Administrasi Produk Jadi
Perhitungan Harga Pokok Penjualan

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

TUJUAN :

Peserta pelatihan dapat mendisain dan menyusun sistem informasi akuntansi yang akan diterapkan atau diimplementasikan kedalam kegiatan operasional perusahaan, dimana sistem yang dibentuk merupakan media kontrol dan pegendali kegiatan administrasi yang dilakukan didalam kegiatan operasional perusahan.
Peserta pelatihan mampu memahami kemungkinan adanya kelemahan sistem yang saat ini sedang berjalan sehingga dapat meakukan perbaikan perbaikan yang berkesinambungan dalam rangka pengamanan kegiatan operasioanl dan harta perusahaan.
Peserta pelatihan dapat membuat/mendesain formulir-formulir sebagai salah satu media pengendali dari suatu sistem yang akan didisain maupun yang sudah berjalan dalam rangka perbaikan yang berkesinambungan.

KOMPOSISI MATERI YANG AKAN DIBAHAS

Pemahaman umum tentang Sistem Informasi Akuntansi
Pengenalan simbol simbol dalam Penyusunan dan Disain Sistem
Mendisain sistem Administrsi Keuangan
Mendisain Formulir dan Buku buku Administrasi Keuangan
Mendisain sistem Administrasi Pembelian dan Hutang
Mendisain Formulir dan buku buku administrasi pembelian dan hutang
Mendisain Sistem Admistrasi Penjualan dan Piutang
Mendisain Formulir dan buku buku administrasi Penjualan dan Piutang
Mendisain Sitem Administrasi Persediaan
Mendisain Formulir formulir administrasi persediaan.
Penerapan Fungsi Kontrol dalam Sistem

Rumus Ms Excel untuk mempermudah penghitungan PPh

2008-01-10T20:44:00.000-08:00

RUMUS MS EXCEL TARIF PASAL 17 WP OP/PPH 21

kopikan rumus ini pada cell tempat dimana anda akan menghitung PPh 21 (sel x19 adalah nilai PKP)

=IF(X19<=25000000,X19*5%,IF(X19<=50000000,25000000*5%+(X19-25000000)*10%,IF(X19<=100000000,25000000*5%+(50000000-25000000)*10%+(X19-50000000)*15%,IF(X19<=200000000,25000000*5%+(50000000-25000000)*10%+(100000000-50000000)*15%+(X19-100000000)*25%,25000000*5%+(50000000-25000000)*10%+(100000000-50000000)*15%+(200000000-100000000)*25%+(X19-200000000)*35%))))

Rumus tarif progresif di Module

apabila anda lebih ingin hasil yang lebih pro, buka vb editor excel (tekan Alt+F11) dan insert new module, dan kopikan rumus ini di script editornya.lalu simpan dan isikan rumus "=progresif(PKP) "(cell dimana nilai PKP ada) lalu enter.

Function progresif(pkp)
Select Case pkp
Case Is <= 25000000
progresif = pkp * (5 / 100)
Case Is <= 50000000
progresif = 1250000 + ((pkp - 25000000) * 10 / 100)
Case Is <= 100000000
progresif = 3750000 + ((pkp - 50000000) * 15 / 100)
Case Is <= 200000000
progresif = 11250000 + ((pkp - 100000000) * 25 / 100)
Case Is > 200000000
progresif = 36250000 + ((pkp - 200000000) * 35 / 100)
End Select
End Function

Rumus terbilang

Ini adalah rumus terbilang, cara nya sama dengan rumus progresif diatas. "=terbilang(nilai)"

Function Terbilang(Nilai)
If Nilai = "0" Then
Terbilang = "- N I H I L -"
Else
Snil = Format(Str(Nilai), "000000000")
JUTA = Mid(Snil, 1, 3)
RIBU = Mid(Snil, 4, 3)
SATU = Mid(Snil, 7, 3)

If JUTA = "000" Then
JUT = ""
Else
UCAP = Ucapan(JUTA)
JUT = UCAP + "Juta "
End If

If RIBU = "000" Then
RIB = ""
Else
UCAP = Ucapan(RIBU)
RIB = UCAP + "Ribu "
End If

If SATU = "000" Then
SAT = ""
Else
UCAP = Ucapan(SATU)
SAT = UCAP
End If
Terbilang = "( " + JUT + RIB + SAT + "Rupiah )"
End If
End Function

Function Ucapan(Bilang)
RATUSAN = Left(Bilang, 1)
PULUHAN = Mid(Bilang, 2, 1)
SATUAN = Right(Bilang, 1)

Select Case RATUSAN
Case "0"
SRATUS = ""
Case ""
SRATUS = ""
Case "1"
SRATUS = "Seratus "
Case "2"
SRATUS = "Dua Ratus "
Case "3"
SRATUS = "Tiga Ratus "
Case "4"
SRATUS = "Empat Ratus "
Case "5"
SRATUS = "Lima Ratus "
Case "6"
SRATUS = "Enam Ratus "
Case "7"
SRATUS = "Tujuh Ratus "
Case "8"
SRATUS = "Delapan Ratus "
Case "9"
SRATUS = "Sembilan Ratus "
End Select

Select Case PULUHAN
Case "0"
SPULUH = ""
Case ""
SPULUH = ""
Case "1"
SPULUH = ""
Case "2"
SPULUH = "Dua Puluh "
Case "3"
SPULUH = "Tiga Puluh "
Case "4"
SPULUH = "Empat Puluh "
Case "5"
SPULUH = "Lima Puluh "
Case "6"
SPULUH = "Enam Puluh "
Case "7"
SPULUH = "Tujuh Puluh "
Case "8"
SPULUH = "Delapan Puluh "
Case "9"
SPULUH = "Sembilan Puluh "
End Select

If PULUHAN = "1" Then
Select Case SATUAN
Case "0"
SSATU = "Sepuluh "
Case "1"
SSATU = "Sebelas "
Case "2"
SSATU = "Dua Belas "
Case "3"
SSATU = "Tiga Belas "
Case "4"
SSATU = "Empat Belas "
Case "5"
SSATU = "Lima Belas "
Case "6"
SSATU = "Enam Belas "
Case "7"
SSATU = "Tujuh Belas "
Case "8"
SSATU = "Delapan Belas "
Case "9"
SSATU = "Sembilan Belas "
End Select

Else
Select Case SATUAN
Case "0"
SSATU = ""
Case ""
SSATU = ""
Case "1"
SSATU = "Satu "
Case "2"
SSATU = "Dua "
Case "3"
SSATU = "Tiga "
Case "4"
SSATU = "Empat "
Case "5"
SSATU = "Lima "
Case "6"
SSATU = "Enam "
Case "7"
SSATU = "Tujuh "
Case "8"
SSATU = "Delapan "
Case "9"
SSATU = "Sembilan "
End Select
End If
Ucapan = SRATUS + SPULUH + SSATU
End Function

INVESTASI DALAM BENTUK BANGUN-GUNA-SERAH (BUILD, OPERATE, AND TRANSFER)

2008-01-10T20:38:00.000-08:00

BOT

Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu, berdasrkan pertimbangan praktis dan sesuai kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu tersebut.
Mengenai perlakuan PPh terhadap pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian Bangun-Guna-Serah (Build, Operate, and Transfer) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 248/KMK.04/1995 tanggal 2 Juni 1995 jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-38/PJ.4/1995 tanggal 14 Juli 1995 sebagai berikut:

1. Bangun-Guna-Serah (Build, Operate, and Transfer) adalah:
Í Bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor;
Í Yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah (BOT);
Í Dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa BOT berakhir.
Í Bangunan yang didirikan investor dapat berupa: gedung perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan, rumah toko, hotel, atau bangunan lainnya.

2. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian BOT adalah:
Í Investor yang diberikan hak untuk mendirikan bangunan dan mengunakan atau mengusahakan bangunan tersebut selama masa BOT;
Í Pemegang hak atas tanah yang memberikan hak kepada investor.

3. Penghasilan Bagi Investor
Penghasilan investor sehubungan dengan perjanjian BOT adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh investor dari pengusahaan bangunan yang didirikan antara lain:
Í Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
Í Penghasilan sehubungan dengan hak pengusahaan bangunan seperti penghasilan dari pengusahaan hotel, pusat fasilitas olah raga, dan lain-lain;
Í Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dari pemegang hak atas tanah apabila masa perjanjian BOT diperpendek dari masa yang telah ditentukan.

4. Biaya Bagi Investor:
Í Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto bagi investor adalah biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan memperhatikan Pasal 9 ayat (1) UU PPh, berkenaan dengan pengusahaan bangunan yang didirikan berdasarkan perjanjian BOT tersebut;
Í Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh investor untuk mendirikan bangunan merupakan nilai perolehan investor untuk mendapatkan hak menggunakan/ mengusahakan bangunan tersebut, dan nilai perolehan tersebut oleh investor diamortisasi dalam jumlah yang sama besar setiap tahun (metode garis lurus) selama masa perjanjian BOT.

Contoh 1:
Investor PT BRILIAN mendirikan bangunan Ruko di atas tanah milik PT ABYAN berdasarkan perjanjian BOT dengan biaya Rp 30.000.000.000,00 untuk masa selama 15 tahun.
Amortisasi yang dilakukan oleh PT BRILIAN setiap tahun adalah sebesar:
Rp 30.000.000.000,00 : 15 = Rp 2.000.000.000,00

Í Apabila masa perjanjian BOT menjadi lebih pendek dari masa yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka sisa biaya pembangunan yang belum diamortisasi, diamortisasi sekaligus oleh investor pada tahun berakhirnya masa BOT yang lebih pendek tersebut.

Contoh 2:
Berdasarkan contoh 1 di atas, PT BRILIAN pada akhir tahun ke-12 menyerahkan bangunan kepada PT ABYAN.
Dengan diperpendeknya masa perjanjian tersebut, kepada PT BRILIAN diberikan imbalan oleh PT ABYAN sebesar Rp 5.000.000.000,00
Pada akhir tahun ke-12 (tahun berakhirnya masa perjanjian BOT), PT BRILIAN memperoleh tambahan penghasilan sebesar Rp 5.000.000.000,00 dan berhak atas tambahan amortisasi sebesar:
Rp 30.000.000.000,00 – (12 x Rp 2.000.000.000,00) = Rp 6.000.000.000,00

Í Apabila masa perjanjian BOT menjadi lebih panjang dari masa yang telah ditentukan dalam perjanjian karena adanya penambahan bangunan, maka biaya penambahan tersebut ditambahkan dengan sisa biaya pembangunan yang belum diamortisasi, dan oleh investor jumlah tersebut diamortisasi hingga berakirnya masa BOT yang lebih panjang tersebut.

Contoh 3:
Berdasarkan contoh 1 di atas, PT BRILIAN pada akhir tahun ke-11 menambah bangunan dengan biaya Rp 20.000.000.000,00 dan masa BOT diperpanjang 5 tahun sehingga menjadi 20 tahun.
Penghitungan amortisasi PT BRILIAN mulai tahun ke-11 adalah sebagai berikut:
Sisa yang belum diamortisasi pada awal tahun ke-11 Rp 10.000.000.000,00
Nilai perolehan penambahan bangunan Rp 20.000.000.000,00
Dasar amortisasi yang baru Rp 30.000.000.000,00
Masa Amortisasi adalah 10 tahun (20 tahun-10 tahun)

Amortisasi setiap tahun mulai tahun ke-11 adalah:
Rp 30.000.000.000,00 : 10 = Rp 3.000.000.000,00

Í Amortisasi biaya mendirikan bangunan dimulai pada bulan bangunan tersebut digunakan/diusahakan. Apabila pembangunan tersebut meliputi masa lebih dari 1 tahun sebelum dapat digunakan/diusahakan, maka biaya yang telah dikeluarkan harus dikapitalisasi.

5. Penghasilan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah.
Í Penghasilan yang diterima/diperoleh pemegang hak atas tanah selama masa BOT merupakan Obyek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh.
Í Penghasilan yang diterima/diperoleh pemegang hak atas tanah sehubungan dengan perjanjian BOT dapat berupa:
a) Pembayaran berkala yang dilakukan oleh investor kepada pemegang hak atas tanah dalam atau selama masa BOT;
b) Bagian dari uang sewa bangunan;
c) Bagian keuntungan dari pengusahaan bangunan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh investor;
d) Penghasilan lainnya sehubungan dengan perjanjian bangun guna serah yang diterima atau diperoleh pemegang hak atas tanah.
Í Dalam hal bangunan yang didirikan oleh investor tidak seluruhnya menjadi hak investor tetapi sebagian diserahkan kepada pemegang hak atas tanah, maka bagian bangunan yang diserahkan oleh investor merupakan penghasilan bagi pemegang hak atas tanah dalam tahun pajak yang bersangkutan. Atas penyerahan tersebut terutang PPh sebesar 5% dari jumlah bruto nilai yang tertinggi antara nilai pasar dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) bagian bangunan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dam UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994, dan harus dilunasi oleh pemegang hak atas tanah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah setelah penyerahan.
Í Bangunan yang diserahkan oleh investor kepada pemegang hak atas tanah setelah masa perjanjian BOT berakhir adalah merupakan Obyek PPh berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PPh. Nilai perolehan atas bangunan yang diterima dari investor adalah sebesar nilai pasar atau NJOP yang merupakan dasr pengenaan PPh. Atas penyerahan tersebut terutang PPh sebesar 5% dari jumlah bruto nilai yang tertinggi antara nilai pasar dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) bagian bangunan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dam UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994, dan harus dilunasi oleh pemegang hak atas tanah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah setelah penyerahan.
Í Pembayaran PPh sebesar 5% yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah atas penyerahan bangunan yang dilakukan oleh investor bagi WP orang pribadi bersifat final dan bagi WP Badan merupakan pembayaran PPh Pasal 25 yang dapat diperhitungkan dengan PPh terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.
Í Dikecualikan dari pengenaan PPh sebesar 5% apabila pemegang hak atas tanah adalah badan pemerintah.
Í Nilai bangunan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah merupakan nilai perolehan bangunan apabila bangunan tersebut dialihkan kepada pihak lain.

6. Biaya Bagi Pemegang Hak Atas Tanah.
Í Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pemegang hak atas tanah adalah biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan memperhatikan Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

Software Penghitungan PPh 21 2008

2008-01-09T23:40:00.000-08:00

ANDA MENGALAMI KESULITAN DALAM MENGHITUNG PPh 21 SETIAP BULAN DAN TAHUNAN DENGAN CARA MANUAL? ATAU BAHKAN ANDA TIDAK TAHU CARA MENGHITUNG PPh 21 SESUAI PERATURAN TERBARU TAHUN 2007!

DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE KAMI, MAKA SEMUA MASALAH PENGHITUNGAN PPh 21 ANDA DAPAT DIATASI DENGAN CARA YANG MUDAH, EFEKTIF, EFISIEN DAN MURAH!
GROSS UP, NON GROSS UP, MIXED GROSS UP, LINK DENGAN PROGRAM PAYROLL, DAPAT DISESUAIKAN DENGAN KONDISI PERUSAHAAN, MENGHITUNG RIBUAN KARYAWAN, EKSPATRIATE, PINDAH CABANG ADALAH SEBAGIAN FITUR ISTIMEWA KAMI SEBAGAI BENEFIT UNTUK ANDA, FITUR CANGGIH LAINNYA DAPAT ANDA TEMUKAN SENDIRI SAAT MENGGUNAKAN APLIKASI INI!

DAPATKAN CD-DEMO PROGRAM PPh 21 DENGAN MENGHUBUNGI CUSTOMER SERVICE KAMI, DAN BUKTIKAN KEANDALAN PROGRAM KAMI APABILA DIBANDINGKAN DENGAN PROGRAM YANG LAIN!

TELEPON KAMI SEKARANG JUGA!
/0878 5100 8812

Daftar Konsultan Pajak Indonesia

2008-01-09T23:33:00.001-08:00

1.
Drs. A.s. Akmadwidjaja, Komplek Tugu Permai Blok B-1/5. Tanjung Priuk Jakarta Utara 14260
2.
A. Krisnawan & Rekan (pusat), Jl. Penjernihan Ii No.12-b. Bendungan Hilir Jakarta - 10210
3.
Drs. Abdi Ichjar, Ak,bap, Villa Nusa Indah Blok W2/12. Gunung Putri Bogor 16969
4.
Abdul Aziz, Bumi Malaka Asri 3 H1/9. Malakasari Jakarta Timur 13460
5.
Drs. Abdurahman Hasan Salipu, Jl. Usaha No.22a.dewi Sartika Cawang Iii Jakarta Timur 13630
6.
Drs. Adam N., Jl. Elang Thainesia C Ii/8 Jakarta 13620
7.
Adams & Rekan, Jl. Tanjung Selor No.1b Jakarta 10150
8.
Drs Adnan Ali, Jl. Budi Kemuliayaan No.16 Jakarta 10110
9.
Drs. Afrizal.sy, Jl. Kunci No.20 Jakarta 13210
10.
Agus Ubaidillah, Jl. Otista No.4 Jakarta Timur
11.
Drs. Akhyadi Wadisono, Gedung Guruh Indonesia, Lt.2 Jakarta 10160
12.
Drs. Albert Silalahi $ Rekan, Jl. Buncit Raya No. 105 Jakarta Selatan 12740
13.
Drs. Amin Widjaja Tunggal, Jl. Pesanggrahan No. 168 H-kembangan Jakarta Barat 11610
14.
Drs. Amir Hadyi, Jl. Anggrek Rosliana Raya Blok H 94. Slipi Jakarta Barat 11480
15.
Amir Abadi Jusuf & Aryanto (pusat), Samudera Indonesia Building Lt.3 Jakarta 11480
16.
Amm. Jogasara. Ak, Jl. Anggrek Neli Murni Vii,blok A No.36 Jakarta Barat 11480
17.
Drs. Amron Usman, Jl.bendungan Walahar No.30. Semanggi Jakarta 10210
18.
Drs. Andi, Iiskandar & Rekan, Jl. Alaydrus No. 16 Jakarta Pusat 10130
19.
Anggiat Sihotang, Komplek Duta Merlin Blok D6 Lt2 Jakarta Pusat 10130
20.
Anton Ilyas (pusat), Jl. Cikini Raya No. 60 Jakarta 10330
21.
Drs. Armandias, Jl. Raya Pulogebang I No.15 Jakarta Timur 13950
22.
Armen Budiman & Abu Bakar, Wisma Dermala Sakti Annexe Lt.7 Jakarta 10220
23.
Drs. Arsiad, Jl. Jedral Sudirman No.47 Jakarta
24.
Drs. Aswan & Rekan, Jl. Meruya Ilir/ Taman Aries Blok D4 No.8-c Jakarta 11620
25.
Drs. B. Soenasto, Jl. Kusuma Atmadja No.26 Jakarta 10310
26.
Drs. Bachsyaini Husein, Jl,jabir No.6 Ragunan Jakarta
27.
Drs. Bambang Sudaryono & Rekan, Jl, Wisma Jaya No.2,rawamangun Jakarta Timur 13220
28.
Drs. Bambang Mudjiono, Jl. Mayang 11/15, Ciledug Tangerang 15154
29.
Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan, Jl. Waru 20-a ,rawamangun Jakarta Timur 13220
30.
Basyiruddin Nur Se, Ak, Jl. Hr.rasuna Said Kav. 2-3 Jakarta 12950
31.
Drs. Bayudi Watu &rekan (pusat), Jl. Sangihe No.10 Jakrta 10150
32.
Drs. Berlin Nadeak, Gedung Elico Lt.iir 205 Jl. Garuda No.20 Jakarta Pusat 10620
33.
Drs. Bernadi & Rekan, Jl. Cikini No.9 Jakarta Pusat
34.
Drs. Bikbey Hamdan, Jl. Basuki Rahmat No.28 Jakarta Timur 13420
35.
Drs. Bismar Sitanggar, Jl. Jend.sudirman Kav.25 Jakarta 10210
36.
Drs. Budi Susanto, Jl. Bendungan Hilir Iv No.5 Jakarta Pusat 10210
37.
Drs. Budiman & Tambun, Jl. Kopi Raya No.2g Jakarta Barat 10230
38.
Drs. Bustaman Rahim & Rekan (pusat), Jl. Keramat Raya No.7-9 Jakarta 10410
39.
Drs. Chaironi & Indra, Jl. Anggrek Neli Murni Ii/c-5 Jakarta Barat 11480
40.
Chris Utomo, Jl. Hr. Rasuna Said Kav.c-17 Jakarta 12940
41.
Drs. Dani Sudarsono, Jl. A. Yani No.2 Jakarta
42.
Danni Suganda, Jl. Sukarjo Wiryo Pranoto No.30-35 Jakarta 10120
43.
Drs. Dedi Muliadi, Jl.kh.hasyim Ashari No.27 Jakarta 10130
44.
Drs. Dedy Saefudin, Jl. H.r. Rasuna Said Kav.b-7 Jakarta 12910
45.
Drs. Dedy Tanumihardja, Jl. Bandengan Utara I/29b Jakarta 11240
46.
Djajarizki, Jl. Raya Kelapa 2 No.68 Jakarta 11550
47.
Drs. Djajasumadi T, Jl. Pahlawan Revolusi A-10 Jakarta Timur
48.
Drs. Djamrud Abdullah, Jl. Raya Kelapa Gading Blok A No.6 Jakarta Utara
49.
Drs. Djoko Sutardjo, Jl. Wijaya Ii Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12065
50.
Doli, Bambang & Sudarmadji, Jl. Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat
51.
Dra. E.m. Widianingsih, Jl. Tulodong Bawah X No. A-5 .kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190
52.
Drs. Eddy, Jl. Pluit Karang Raya No.277 Jakarta 14450
53.
Drs. Eddy Kaslim, Jl Yos Sudarso Kavling 89 Jakarta Utara 14350
54.
Drs.eddy Mulia Barus, Jl. Danau Sunter Utara Blok D-no.10 Jakarta Utara 14350
55.
Drs. Effedy, Jl. Pahlawan Revolusi No.125-d Jakarta 13430
56.
Eka Masni & Rekan, Jl. Sunan Kalijaga No.63-a Jakarta Selatan 12160
57.
Dra. Ellya Noorlisyati & Rekan, Jl. Letjed. Suprapto Kav.10 Jakarta 10510
58.
Drs. Erfan, Jl. Bendungan Hilir Raya Blok A/19-b Lt.2 Jakarta10210
59.
Erwan Dukat, Se,mcom, Jl. Jend Sudirman Kav.36 Jakarta 12010
60.
Drs, F.x. Irwan Tanamas & Rekan, Jl. Petojo Barat Vi No.21-a Jakarta 10140
61.
Drs. Ferdinand, Jl. Komplek Pertokoan Taman Ratu Blok D-1/35 Jakarta Barat 11520
62.
Drs. Freddy Pam Sitimorang, Jl. Duren Tiga Barat 29 Jakarta Selatan 12760
63.
Drs. G. Lesmana, Jl. Danau Jempang B Iii /75 Bendungan Hilir Jakarta 10210
64.
Drs. Gatot Permadi Joewono, Jl. Raya Kebayoran Lama No.194-a Jakarta Selatan 12220
65.
Drs. Gunarto, Jl. Taman Ngiyur Blok N No.8-b Sunter Agung Jakarta Utara 14350
66.
Drs. H.b. Halim, Jl. Bekasi I/14 , Jatinegara Jakarta 13350
67.
Drs. Hs. Gani, Matias & Sarino, Perkantoran Taman Kebon Jeruk. Blok A Iv/18-19 Jakarta Barat 11650
68.
Drs. Hadi Sutanto & Rekan, Jl. H.r. Rasuna Said Kav. C-3 Jakarta 12940
69.
Hadisoeryo & Maharani, Jl. Ir. H. Juanda No. 5a Ciputat Jakarta 15412
70.
Drs. Hakim Murni & Rekan, Jl. Gandaria Vii/12, Blok 01 Kebayoran Baru 12130
71.
Hanadi, Sarwoko & Sandjaja, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
72.
Hans. Tuanakotta & Mustofa, Jl. Medan Merdeka Selatan No.17 Jakarta 10110
73.
Drs. Harry & Rekan, Jl. Ks. Tubun No. 81-b Jakarta Barat 11410
74.
Drs. Haryo Tienmar, Jl. Raden Inten Ii-tbi/blok U-227 Jakarta Timur 13470
75.
Haryono, Junianto & Saptoamal, Jl. Raya Boulevard Tb2/15. Kelapa Gading Permai Jakarta 14240
76.
Drs. Hasfil, Jl.bendungan Hilir Raya No. 37 Jakarta 10210
77.
Hasnil, M. Yasin & Rekan (pusat), Komplek Wijaya Graha Puri Blok E No. 11 Jakarta 12160
78.
Heliantono & Rekan, Jl. Tb. Simatupang Kav. 10 Jakarta Selatan 12310
79.
Drs. Hendang T. Mm,bap, Jl. Mangga Besar Raya No. 55-e Jakarta Barat 11170
80.
Hendrawinata & Rekan (pusat), Taman Berdikari Sentosa Blok B No. 1-c Jakarta Timur 13220
81.
Hendrawinata & Rekan (cab), Jl. Jend. Sudirman Kav. 32 Jakarta Pusat 10220
82.
Drs. Hendry Singko, Jl. Metro Kencana Vii Blok Q No. 16. Sunter Jakarta Utara 14340
83.
Drs. Herdjitnio, Jl. Letjen. Suprapto No. 504-j Jakarta Pusat 10530
84.
Drs. Herman Juwono, Jl. P. Jayakarta No. 68 Blok B-18 Jakarta 10730
85.
Drs. Hertanto, Jl. Gatot Subroto Kav.56 Jakarta 12950
86.
Dra. Hilda Ong, Ruko Sunter Garden Blok B-9 No. 1a Jakarta Utara 13430
87.
Drs. Hirdjan Sjafii, Gedung Pulomas Satu, Gedung Ii Lt.4 Jakarta Timur 13210
88.
Hlb Hadori & Rekan (pusat), Jl. Casablanca Kav. 18 Jakarta 12870
89.
H.r. Musanto & R. Angka Wijaya, Jl. Paseban Raya 61 A Jakarta 10440
90.
Husni, Mucharam & Rasidi (pusat), Jl. Pasar Minggu Raya Kav. 34 Jakarta 12780
91.
Drs. I Made Oka & Rekan ( Pusat), Jl. Meruya Selatan Raya No. 19.b. Kembangan Jakarta Barat 11620
92.
Dra. Ikah Moeslimah & Rekan, Jl. Tebet Timur Iii/25 Jakarta Selatan 12820
93.
Drs. Imam Bharata & Rekan (pusat), Jl. Cempaka Putih Tengah Ii/1 Jakarta Pusat 10510
94.
Drs. Imam Bharata & Rekan (cab), Jl. H. Taher No. 60 Rt.04/05.lenteng Agung Jakarta Pusat 10510
95.
Drs. Indra Djaja, Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14350
96.
Drs. Irwanto, Jl. Imam Bonjol No.61 Jakarta Pusat
97.
Drs. Ischak Ali, Jl. Cempaka Putih Barat 17 No. 21 Jakarta Pusat 10525
98.
Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan (pusat), Jl. Tebet Dalam Ii No.19 Jakarta Selatan 12810
99.
Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan (cab), Jl. Pahlawan Revolusi No. 70 . Pondok Bambu Jakarta Pusat
100.
Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan (cab1), Jl. Raya Bogor Km.21 Jakarta Timur 13540
101.
Drs. Iswanul, Jl. Benda Iii No.21-b . Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 1
102.
Drs. J.i. Chamdani, Jl. Abdul Muis No.36 Jakarta Pusat 10160
103.
Drs. J.s. Juwono, Jl. K.h. Hasyim Ashari 52 F-g Jakarta 10130
104.
Drs. J.w. Danudibroto, Jl. Gunung Sahari No.7-b No.9 Jakarta 10720
105.
Jailani & Rekan, Jl. H. Ismail Ujung No. 1-b. Kota Bambu Selatan Jakarta Barat 11420
106.
Jan., Ladiman & Rekan, Jl. Rawang Sari Barat I No. 5 . Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510
107.
Dra. Jenny Andiani, Jl. Kampung Melayu Besar No.50 C Jakarta Selatan 12840
108.
Drs. Jimmy Jansen, Jl. Ciledug Raya 36 A . Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12230
109.
Drs. Johan Barus, Jl. Let.jen. S. Parman Kav. 92 C Slipi Jakarta Barat 11420
110.
Drs. Johan, Malonda & Rekan (pusat), Jl. Pluit Raya 200 Blok V No.1-5 Jakarta 14450
111.
Drs Jojo Sunarjo, Mm, Jl. Minangkabau No.60 Jakarta Selatan
112.
Drs. Joseph Susilo, Jl. Am Sangaji 48 Jakarta 10130
113.
Drs. Jusuf Halim & Rekan, Wisma Bisnis Ndonesia Lt. 4, Jl. S. Parman Kav.12 Jakarta 11480
114.
Drs. Juswar & Rekan, Jl. Cideng Barat No. 62-b Jakarta 10150
115.
Kanaka Puradiredja, Jl. Tb. Simatupang Kav-18, Cilandak Jakarta 12430
116.
Drs. Kanto Santoso , Tony & Rekan (pusat), Jl. Musi No. 3 Jakarta Pusat 10150
117.
Drs. Kartoyo & Rekan (pusat), Jl. Jatipadang Raya No. 99a Jakarta Selatan 12540
118.
Drs. Kartoyo & Rekan (cab), Ruko Bekasi Mas Blok D-25, Jl. Jend.a. Yani Bekasi
119.
Drs. Kasful Anwar H., Jl. Keselamatan No. 27, Manggarai Selatan Jakarta Selatan 12860
120.
Kurniawan, Handoko & Rekan, Jl. Balikpapan No.2-d Jakarta Pusat 10160
121.
Drs. Kusnanto, Jl. K.h. Wahid Hasyim No. 14-b, Lt.4 Jakarta Pusat 10340
122.
L.k. Surbakti, Jl. Utan Kayu Raya No. 25 Jakarta Timur
123.
Drs. Labib Y. Wardiman, Jl. Raya Jagorawi , Lebak Bulus B.i Jakarta Selatan 12440
124.
Leonard Mulia & Richard (pusat), Jl. Hayam Wuruk No. 3w-3v Jakarta Pusat 10120
125.
Lodewijk Purba & Rekan (pusat), Jl. Selat Makasar Blk E 9/4 Lt.2 . Duren Sawit Jakarta 13440
126.
Lukman Hadianto, Jl. Gandaria Iv No.3 . , Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130
127.
M. Ardiansyah & Gurarso, Pulo Gebang Permai Blok F/2-b, Cakung Jakarta Timur 13950
128.
Drs. M. Isjwara, Jl. Kh. Wahid Hasyim No. 12a Jakarta Pusat 10340
129.
Drs. M. Tanok, Jl. Prof. Supomo Sh No. 12 Jakarta Selatan
130.
Drs. Ma Mun Dawud, Jl. Rukem 1/9 Rawamangun Jakarta Timur 13220
131.
Mahlizar & Rekan, Jl. Kramat No. 4-a (pasar Kebayoran Llama) Jakarta Selatan 12240
132.
Drs. Mitra Winata & Rekan, Jl. Hayam Wuruk 107 H Jakarta 11160
133.
Dr. Moechtar Talib & Rekan, Jl. Kramat Jaya Baru I No. 12-a Jakarta 10560
134.
Moermahadi & Rekan, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Pancoran Jakarta 12780
135.
Drs. Mohammad Thoha, Jl. Kalileo No.17/19 Blok D. Lt3 Jakarta Pusat
136.
Drs. Mohammad Yoesoef, Jl. Damar Iv No. 16, Jatibening Ii . Pndok Gede Bekasi 17412
137.
Dr. H. Mohammad Zain & Rekan, Jl. Dr. Saharjo No. 1 102 A , Lt. Ii Jakarta Selatan 12960
138.
Ms. Setiawan & Rekan, Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur 13210
139.
Drs. Muhamad Fathi & Rekan, Jl. Mutiara Raya Blok A/89 , Lt. 2 Bekasi 17124
140.
Drs. Muhamad Zen & Rekan (pusat), Jl. Ikpn Bintaro No. 8-c Jakarta 12330
141.
Drs. Muhammad Maksum, Jl. Dewi Sartika No. 353. Cililitan Jakarta Timur 13640
142.
Drs. Muhammad Sofwan & Rekan, Jl. Bumi No.6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
143.
Drs. Muliadi Sunidja, Jl. Tebet Raya No. 47 Pav Jakarta 12820
144.
Mulyawati, Rini & Rekan, Jl. Agung Niaga Iii Blok G Iv/15 Jakarta 14350
145.
Muratno, Firdaus & Rekan (pusat), Jl. Gandaria Tengah Ii No. 24 A Jakarta Selatan 12130
146.
Murni & Bakhtiar (pusat), Jl. Raya Pasar Minggu No.1-b , Lt. 2 & 3 Jakarta 12780
147.
Murni & Bakhtiar (cab), Jl. Melawan No. 26/22 (pangeran Jayakarta) Jakarta Pusat 10730
148.
Drs. Musmar, Jl. Perum Baranangsiang Indah Blok A-ii No. 20 Bogor 1614
149.
Drs. Nasrul Effendi & Rekan, Jl. Bangunan Barat No. 36 A Jakarta 13210
150.
Drs. Nikmat Siahaan, Jl. Jatinegara Timur Raya 101 Jakarta Timur 13222
151.
Drs. Noor Salim Madjid, Jl. Anggrek Iii/28, Rt.03/rw.05 . Ciledug Tanggerang 15154
152.
Drs. Nunuk Saryadi, Jl. Sumur Batu Ii/12-a (komplek Griya Agung) Jakarta 10640
153.
Drs. Nursam Widyanto, Jl. Intan Raya No. 27 Sumur Batu Jakarta Pusat 10660
154.
Dra. Nursehan Muchlis, Jl. Radio Dalam Raya No.29-a Jakarta Selatan 12140
155.
Drs. O. Piters Arifin, Jl. Karang Anyar Raya No. 53 Jakarta Pusat 10470
156.
Drs. Oman Komaruddin, Jl. Melati No.75, Ragunan Jakarta Selatan 12550
157.
Drs. P.i. Pradono, Jl. Raya Jatinegara Barat No. 116-pqr Jakarta Timur 13330
158.
Drs. Paul Hadiwinata, Hidayat & Rekan, Jl. Barito Ii/31 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130
159.
Drs. Paul Lembong & Rekan (pusat), Jl. Jaksa No. 15-b Jakarta 10340
160.
Drs. Peters, Taufik & Rekan, Jl. Tebet Barat Dalam Viii No. 15 Jakarta Selatan 12810
161.
Drs. Pieter Solang & Uways, Jl. Hr. Rasuna Said Blok X2 No.1 Jakarta Selatan
162.
Drs. Polim Mukri, Jl. Asoka Ii Blok C- 669, Poris Indah Tanggerang 15122
163.
Drs. Prakasa, Permana & Rekan, Ruko Kembangan Indah 168-f ,jl. Kembangan Raya Jakarta 11610
164.
Prasetio, Utomo & Rekan, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220
165.
Purba Lauddin &rekan, Rukan Taman Meruya Blok M/87 Lt.ii/iii Jakarta 11620
166.
Drs. Putu Widjaya, Taman Century 1 Blok D. 11 . Pekayonjaya Bekasi 17148
167.
Drs. Ramuny & Rekan, Jl. Anggrek No.14 Rawamangun Jakarta Timur 13220
168.
Drs. Ranto & Rekan, Jl. Sunan Gunung Jati No. 9. Rawamangun Jakarta 13220
169.
Drs. Rasin, Ichwan & Rekan, Jl. H. Fachrudin No. 19 Jakarta 10250
170.
Drs. Rb. Tanubrata & Rekan, Jl. Jatinegara Barat 54-e Jakarta 13320
171.
Drs. Ridwan Amran, Jl. Tidore No.9 Jakarta Pusat 10150
172.
Drs. Rino Sunaryono, Jl. Meruya Ilir Raya Jakarta Barat 11650`
173.
Drs. Ris Hanwar, Jl. Danau Sunter Utara Jakarta Utara 14350
174.
Drs. Riza, Andiek & Zainuddin, Jl. Anggrek Garuda Raya No.36 Blok G-2 Jakarta Barat 11480
175.
Drs. Robert Yogi, Jl. Majapahit 18-20 Jakarta 10150
176.
Drs. Rodi Karta Mulja & Budiman, Jl. Kepu Barat No.90/91-b Jakarta Pusat 10620
177.
Drs. Rutlan, Hadi & Suwarso, Jl. Kampung Melayu Kecil Ii No. 15 . Tebet Jakarta Selatan 12840
178.
Drs. Rupmatuk Sibarani, Jl. Kh. Zainul Arifin No. 27 Blok A-3-4 Jakarta 10130
179.
S. Darmawan & Rekan, Jl. Hr. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3 Jakata 12950
180.
Dra. S. Griselda, Jl. Kemayoran Timur No. 4 Jakarta 10620
181.
Drs. S. Sinuraya & Rekan (cab), Jl. Durien No. 5, Harapan Baru Bekasi 17133
182.
Drs. S. Mannan Sumantri & Rekan, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18-20 Jakarta 12060
183.
Drs. Safril Nahar & Rekan, Jl. Tebet Barat V/4 Jakarta Selatan 12810
184.
Salaki & Salaki, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta Selatan 12920
185.
Drs. Salam Rauf & Rekan (pusat), Jl. Salemba Raya No. 2 Jakarta Pusat 10430
186.
Drs. Salmon Sihombing, Jl. Boulevard Raya , Kelapa Gading Jakarta Utara
187.
Drs. Santoso Harsokusumo & Rekan, Jl. H.r. Rasuna Said Kav. B-6 Lt. 6-7 Jakarta 12910
188.
Drs. Sardjono, Jl. Hayam Wuruk No. 5-b/3 Jakarta 10120
189.
Sangsoko & Sidharta (pusat), Jl. Raya Kebayoran Baru No. 85 Jakarta 12240
190.
Sidharta Sidharta & Harsono, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 10210
191.
Drs. S. Pramono, Jl. Boulevard Bgr Kelapa Gading Jakarta 14240
192.
Drs. Sjech Sahib, Jl. Swakarsa Iii/45 Pondok Kelapa Jakarta Timur 13450
193.
Soegeng, Junaedi , Chaerul & Rekan, Jl. Raya Kebayoran Lama 194-a Jakarta Selatan 12240
194.
Soejatna, Mulyana & Rekan, Kompleks Rukan Taman Meruya Blok M No. 78 Jakarta 11650
195.
Drs. Soeroto Padmodihardjo, Taman Alfa Indah I .2/24 Jakarta 12260
196.
Soeseno, Jl. Kh. Wahid Hasyim No. 88 Jakarta Pusat
197.
Drs. Soewarno, Jl. Kri Macan Tutul No. 3-a . Jakarta 12140
198.
Drs. Sofyan Syafri & Rekan, Jl Tebet Timur Dalam I - A No. 24 Jakarta 12820
199.
Subandi, Rudolf Ritonga & Rekan, Gudang Peluruh Blok X No. 558 Jakarta 12830
200.
Drs. Subijanto Tjahjo, Jl. Krekot Raya Blok D-16 Jakarta 10710
201.
Sugiarto , Nasikin, & Weddie (pusat), Jl. Tanjung Barat Raya No. 6 Jakarta Selatan 12530
202.
Sudomo, Hakim & Rekan, Jl. Percetakan Ii -b No. 51 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130
203.
Dra, Suhartati & Rekan, Jl.pinag Raya No, 25, Rawamangun Jakarta Timur 13220
204.
Drs. Sukrisno Agoes , Mm & Rekan, Jl. Tanjung Duren Barat No, 2 -r Jakarta Barat 11510
205.
Drs. Supardan & Mulyana, Jl. Budi Kemuliaan No.16 Jakarta 10110 213862088
206.
Drs. Surjadi, Jl.karang Anyar Permai Blok B 14-16 Jakarta Pusat 10740
207.
Drs. Suryanto Gunawan, Jl, Jalambar Madya Barat 2 No. 499 Jakarta 11460
208.
Drs. Sutjipto & Rekan, Jl. Prof. Supomo Sh. No 3 Jakarta Selatan 12870
209.
Drs, Sutrisno, Jl. Kebon Sirih No.40 Flat 8,12,13 Jakarta Pusat 10110
210.
Drs.suyamto, Mas Ud Abdullah & Rekan, Jl. Kaji No. 2b - 5 Jakarta Pusat
211.
Drs. Syarief Basir, Jl. Karang Tengah Raya Lebak Bulus Jakarta 12440
212.
Drs. Tambun Hutabarat, Jl. Garuda Raya No. 301 Jakarta Timur 17310
213.
Drs. Tasnim Ali Widjanarko & Rekan, Jl. Hr. Rasuna Said Blokx-5kav.2-3 Jakarta Selatan 12950
214.
Drs. Tb. Ch. Amachi Zandjani, Jl. Jakarta No. 89 Blok-m Cinere Jakarta 16514
215.
Drs. Teguh Heru Irianto, Jl. K.h Abdullah Syafiie No. 11 Jakarta Selatan 12860
216.
Drs. Teguh Pribadi, Jl. Balikpapan Raya No. 4 Jakarta Pusat 10130
217.
Drs. Tholib Daeng Mattemu, Jl. Pramuka Raya No. 54 Jakarta Timur 13140
218.
Drs. Thomas S.w., Jl. Lodan No. 2 Blok B-9 Jakarta Utara 14430
219.
Tia Adityasih & Rekan, Jl. Padang Panjang No.1 Jakarta Selatan 12970
220.
Tjahjo, Machjud Modopuro & Rekan, Jl. Pemuda Kav. 713, Rawamangun Jakarta 13220
221.
Drs. Tjhin Tjiap Lung, Jl. Mandala Utara No.28 Tomang Jakarta 11440
222.
Drs. Tommy Santoso, Jl Jembatan Tiga No.36-j Jakarta 14440
223.
Drs. Tonni Soesanto, Jl. Purbaya Ii No. 10 . Duren Sawit Jakarta Timur 13440
224.
Drs. Trisno, Thomas Iguna & Rekan (pusat), Jl. Jatinegara Barat Raya No.135, Blok B-3 Jakarta Timur 13310
225.
Drs. Trisno, Thomas Iguna & Rekan (cab), Jl. Cideng Timur No. 26 Jakarta Pusat 10130
226.
Drs. Udjang Sulaksana, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 72 Jakarta 12780
227.
Drs. Usman & Rekan (pusat), Jl. Cipulir V/5, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12230
228.
Drs. Usman Saleh K., Jl. Dewi Sartika No.148 Jakarta Timur 13630
229.
Utoyo Sugito & Rekan, Jl. Teluk Gong Raya No. 157-b Jakarta Utara 14450
230.
Victor, Hardy Hg & Rekan, Jl. Salemba Tengah No. 12 A Jakarta Pusat 10440
231.
Drs. Wahyu Dulhasid, Jl. Cimandiri No.6 Lt. 1/6, Cikini Jakarta Pusat 10330
232.
Drs. Wesley Tambunan, Jl. Kemanggisan Raya No.46 , Slipi Jakarta Barat 11480
233.
Drs. Wisnu B. Soewito, Jl. Tebet Timur Dalam Vii A No. 16 Jakarta 12820
234.
Drs. Wisnu Hermana, Jl. Pintu Air Ii No. 20 Lt. Iii Jakarta Pusat 10120
235.
Drs. Wisnu Widjaja, Jl. Cideng Barat No. 21 Jakarta Pusat 10140
236.
Drs. Wiyoko Suwandi & Rekan (cab), Jl. Anggrek Garuda No. 3-4 Jakarta 11480
237.
Drs. Y. Hendra Amita, Komplek Citra 1 Blok A-b No. 19 Jakarta 11840
238.
Drs. Y. Santosa, Jl. Oto Iskandardinta No. 82-f Tanggerang 15113
239.
Drs. Yansen Pasaribu, Jl Muara Karang Raya Blok A-6, Utara No.77 Jakarta 14450
240.
Drs. Yanuar Mulyana, Jl. Tangkas Baru No. 1 . Gatot Subroto Jakarta Selatan 12930
241.
Drs. Yoga, Jl. Pembangunan I No. 22 Jakarta Pusat 10130
242.
Yunus Pakpahan, Jl. Kaji No. 9 Jakarta Pusat 10130
243.
Drs. Yuwono H. & Rekan, Jl. Salemba Tengah No. 24-a Paseban Jakarta Pusat 10440
244.
Drs. Zeinirwan Zein, Jl. Pln Duren Tiga No. 134-a Jakarta Selatan 12760
245.
Drs. Zulfikri & Rekan, Jl. Panjang Kebon Jeruk Jakarta Barat 11520
246.
Drs. Farid Djahidin , Nurdiono , Zubaidi Indra & R, Jl. Laksamana Malahayati No.38/65 Bandar Lampung 35224
247.
Kartoyo & Rekan (cab), Jl. Wr Supratman No. 7, Teluk Betung Bandar Lampung 35211
248.
Sugiarto, Nasikin & Weddie (cab), Jl. Raden Intan No. 57 A Lt. 2 Bandar Lampung 35118
249.
Drs. Af. Rachan, Jl. Pasirluyu Raya No. 36 Bandung 40254
250.
Arifin Wirakusumah & Rekan, Jl. Buah Batu No. 87 Bandung 40264
251.
Drs. Atang Djaelani, Kopo Plaza B-28 . Jl. Lingkar Selatan No. 28 Bandung 40233
252.
Drs. Bambang Budi Tresno, Komplek Muara, Jl. Muara Barat No. 6 Bandung 40234
253.
Drs. Bambang Sugeng, Jl. Sanggar Kencana Viii No. 21 Bandung 40286
254.
Drs. Bustaman Rahim & Rekan (cab), Jl. Wastu Kencana No. 5 Bandung 40117
255.
Drs. C.m. Tanadi & Rekan, Jl. Cijagra I No. 34 Bandung 40265
256.
Drs. Dadi Muchidin, Komplek Cibeureum Raya , Jl. Cakuang 1 - 2 Bandung 40535
257.
Djoemarma, Wahyudin & Rekan, Jl. Sangkuriang No. 9 Bandung 40135
258.
Drs. Gunawan Sudradjat, Razawali Plaza Kav. 19 No. 22, Jl. Razawali Timur Bandung
259.
Hans, Tuanakotta & Mustofa (cab), Jl. Citarum No. 31 Bandung
260.
Hendrawinata & Rekan (cab)1, Kopo Plaza Blok A No. 14, Jalan Peta Bandung 40233
261.
Husni, Mucharam & Rasidi (cab), Jl. Gemuruh No. 2 Bandung 40275
262.
Dra. Ilya Avianti & Rekan, Jl. Dayang Sumbi No. 1 Bandung 40132
263.
Drs. Joseph Munthe , M.s.ak., Parakan Saat-pranaya No. 34 Bandung 40292
264.
Drs. Karel & Widyarta, Jl. Hariangbangga No. 15 Bandung 40116
265.
Koesbandijah Bedi Samsi & Setiasih (kbs), Jl. Khp. Hasan Mustopa No. 58 Bandung 40124
266.
Dr. La Midjan & Rekan, Jl. Ir.h. Juanda No. 207 Bandung 40135
267.
Drs. Mansur, Suripto Samid & Rekan, Jl. Turangga No. 23 Bandung 40263
268.
Prasetio, Utomo & Rekan (cab), Jl. Sulanjana No. 4 Bandung 40113
269.
Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, Jl. Emong No. 7 Bandung 40292
270.
Drs. Ronald Haryanto, Jl. P. Drg. Surya Sumantri No. 120 Kav. B-83 Bandung 40164
271.
Drs. Sanusi, Supardi & Soegiharto, Jl. Cikawao No. 40 Bandung 40261
272.
Drs. Sehat,bukit, Ketaren & Rekan, Jl. P.h.h. Mustofa No. 61 Bandung 40125
273.
Drs. Soejono, Gedung Perkantoran Kandaga , Jl. Jend. A. Yani 416 Bandung 40272
274.
Sugiono Paulus, Jl. Karang Tunggal No. 35 Bandung 40162
275.
Sukardi, Jl. Tubagus Ismail Viii No. 27 Bandung
276.
Dra. Yati Ruhiyati, Komplek Ujung Berung Indah Blok 24 No. 12 Bandung 40611
277.
Drs. Zaenal Ali, Jl. Awiligar No. 51 Bandung 40191
278.
Drs. Ec. Gusti Mahfudz, Jl. Syar Ie Musaffa, Sh No. 4 Lt. Iv Banjarmasin 70114
279.
Drs. Fahmi Rizani, Jl. Soetoyo 5 No. 29 Banjarmasin
280.
A. Krisnawan & Rekan (cab), Komp. Penyin Center Blok F No. 8, Nagoya Batam
281.
Drs. Anton Ilyas (cab), Komp. Batam Indah Baloi Blok A-6 Batam 29423
282.
Drs. Bernadi & Rekan (cab), Wisma Batamindo 03-19 , Jl. Rasamala No. 1 Batam 29433
283.
Drs. Gafar Salim & Rekan (cab), Komp. Jodoh Square Blok E/59 , Jl. Raja Ali Haji Batam 29432
284.
Drs. Burhan Dimin & Rekan (cab), Jl. S. Parman No. 178 Bengkulu
285.
A. Bakar Hasan, Sektor Timur D-15 , Darusalam Banda Aceh 23111
286.
Drs. Fachruddin & Mahyuddin (cab), Jl. Tengku Muda No. 83 Keudah Banda Aceh 23129
287.
Drs. Hasbuh & Basri, Jl. Maulu No. 8 (d-15) . Sektor Timur Darussalam Banda Aceh 23111
288.
Drs. Lahmuddin Lubis, Jl. Serune D-59, Sektor Timur Darussalam Banda Aceh 23111
289.
Mustafa & Rizal, Jl. Mohd. Jam No. 69 Banda Aceh 23242
290.
Drs. Tasmin A. Rahim, Jl. T. Nyak Arif Tunggai - 3 No. 1 Banda Aceh 23352
291.
Drs. Gede Kusuma Putra, Jl. Dewata I No. 3 Denpasar Bali 80224
292.
Drs. Heru Bawono, Jl Raya Sesetan No. 159 Denpasar Bali
293.
Drs. I Made Oka & Rekan (cab), Jl. Werkudara No. 5 Denpasar - Bali
294.
Drs. K. Gunarsa & I.b. Djagera, Jl. Tukad Pakerisan No. 116 A Denpasar - Bali 80225
295.
Drs. Ketut Budiartha, Jl. Tegal Harum No. 11 Denpasar Timur 80237
296.
Drs. Ketut Muliartha Rm & Rekan, Jl. Kebo Iwa Selatan (koplek Perumahan Dpr No.1) Denpasar 80117
297.
Drs. Sri Marmo Djogosarkoro, Jl. Gunung Muria Blok V E No. 4, Monang Maning Denpasar - Bali 80119
298.
Drs. Wayan Sunasdyana, Jl. Pb Sudirman No. 2-b Denpasar - Bali
299.
Kusnadi Purnomo & Rekan (cab), Komplek Jayapura Pasifik Permai Blok B No. 1-a Jayapura 99315
300.
Drs. Soewardhono & Rekan (pusat), Jl. Nanas Ii/127 Jember 68111
301.
Drs. A. Ghonie Abubakar, Jl. Bayduri Pandan No. 11 .telogomas Malang
302.
Dra. Elly Eka Widiyanti, Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No. 41 Malang
303.
Drs. Hariadi & Rekan, Jl. Tapak Doro 15 Malang 65141
304.
Drs. Jimmy Andrianus, Jl. Retawu No. 26 Malang
305.
Drs. Kanto Santoso, Tony & Rekan (cab), Komp. Pertokoan Majapahit I-d Malang
306.
Drs. Koenta Adji, Jl. Mahakam No. 2 Malang
307.
Drs. Made Sudarma & Rekan (pusat), Jl. Dorowati No. 8 Malang 65119
308.
Sugiarto, Nasikin & Weddie (cab)1, Jl. Semeru No. 11 - 15 Lt. 2 Malang 65119
309.
Drs. Soewardhono & Rekan (cab), Jl. Pahlawan No. 229 A, Bale Arjosari Malang
310.
Drs. Suprihadi & Rekan, Jl. Soekarno Hatta. D - 408 Malang
311.
Drs. Wiyoko Suwandi & Rekan (cab)2, Jl. Brigjen Slamet Riadi No. 76 Malang 65112
312.
Drs. Ec. Ariesman Auly, Jl. Martadinata No. 72 Manado 95127
313.
Dra. J. Sondakh & Dra. G. Nangoi, Jl. S. Parman No. 53 Manado 95122
314.
Drs. Kindangen, Jl. Walanda Maramis 105 Manado 95122
315.
Drs. Salam Rauf & Rekan (cab), Jl. Pancaka No. 2 Mataram 83233
316.
Dra. Ade Fatma Lubis, Mafis. Mba, Jl. Petula No. 8 Medan 20153
317.
Drs. Biasa Sitepu, Jl. Teuku Umar No. 28 Medan 20152
318.
Drs. Darwin Sembiring Meliala, Jl. Lebong No. 2 Medan 20234
319.
Dorkas Rosmiaty, Se, Jl. Aksara No. 125 (depan Buana Plaza) Medan 20371
320.
Drs. Edward L. Tobing, Jl. Waringin No. 15 Medan 20113
321.
Drs. Erwin Abubakar, Jl. Komodor Laut Yos Sudarso No. 22 A Medan 20114
322.
Drs. Fachrudin & Mahyuddin (pusat), Jl. Kol. Sugiono No. 11-a Medan
323.
Drs. Hadiawan, Jl. Surakarta No. 2-h/14 Medan 20212
324.
Hadibroto & Rekan (pusat), Jl. Ir.h. Juanda No. 2 Medan 20152
325.
Hendrawinata & Rekan (cab)2, Jl. Palang Merah No. 40 Medan 20152
326.
Drs. Johan, Malonda & Rekan (cab), Jl. S. Parman No. 56 Medan 20112
327.
Drs. Jonathan Sembiring, Jl. Letjen Suprapto No. 2-i Medan
328.
Drs. Katio & Rekan (pusat), Jl. Setiabudi No. 51 , Kecamatan Medan Sunggal Medan 20122
329.
Drs. Madilah Bohori, Jl. Prof. H. M. Yamin , Sh No. 8 C Medan
330.
Dra. Meilina Pangaribuan, Jl. Gajah Mada /jl. Rukun No. 21 Medan 20119
331.
Drs. Munaf Regar, Jl. Kapt. Pattimura No. 76 (d/h 336c) Medan 20153
332.
Prasetio, Utomo & Rekan (cab)2, Jl. Letjend. Haryono Mt. A-1 Medan 20231
333.
Drs. S. Sinuraya & Rekan (pusat), Jl. Stasiun Kereta Api No. 3-4 Medan 20111
334.
Drs. Syafruddin Ginting S, Mafis & Rekan, Jl. Abdul Hamid No. 2 D Medan 20118
335.
Drs. Syahrun Batubara, Jl. Halat No. 25 Medan 20215
336.
Drs. Syamsul Lubis & Rekan, Jl. Sun Yat Sen No. 39 D Medan 20214
337.
Drs. Tengku Bachtaruddin, Jl. Sei Batang Serangan No. 75 Medan 20154
338.
Drs. Togar Manik, Jl. Iskandar Muda No. 24 L Medan
339.
Drs. Zikri Rachman, Jl. Raden Saleh Dalam No. 34 Medan 20111
340.
Drs. Bustaman Rahim & Rekan (cab)2, Jl. S. Parman No. 234 C Padang 25133
341.
Drs. Gafar Salim & Rekan, Jl. Batang Arau 88 Blok A No. 8 Padang
342.
Drs. Kartoyo & Rekan (cab)2, Jl. Pemuda No. 51 A Padang
343.
Dr. Moechtar Talib & Rekan (cab), Jl. Veteran No. 29 A Padang 25116
344.
Drs. Rinaldi Munaf, Jl. Imam Bonjol No. 8 , Sungai Bong Padang 25211
345.
Drs. Sayuti Gazali & Rekan, Jl. A. Yani No. 39 - A Padang 25112
346.
Drs. Gafar Salim & Rekan (cab), Jl. K.h. Ahmad Dahlan No. 149 C Pekanbaru
347.
Hadibroto & Rekan (cab), Jl. Teratai No. 18 Pekanbaru
348.
Dra. Katio & Rekan (cab), Jl. Wahid Hasyim No. 7-b Lt. Ii Pekanbaru 28133
349.
Dra. Martha Ng., Jl. Achmad Yani No. 84 Pekanbaru
350.
Drs. S. Sinuraya & Rekan (cab)2, Jl. Durien No. 1 F, Samping Pemancar Tvri Labu Baru (28291) Pekanbaru

Pokok-pokok perubahan UU KUP

2008-01-09T23:31:00.000-08:00

Definisi
NPWP dan PKP
Surat Pemberitahuan
Sanksi Administrasi
Pembetulan SPT
Pembayaran pajak
Pengembalian Kelebihan Pajak
Penetapan dan Ketetapan
Penagihan Pajak
Daluarsa
Hak Mendahulu
Gugatan, Keberatan dan Banding
Pembukuan dan Pencatatan
Pemeriksaan Pajak
Akses data
Pengurangan dan Pembatalan
Sanksi bagi Pegawai DJP
Ketentuan Pidana
Penyidikan

1. Definisi
Mengubah definisi
- Wajib Pajak
Wajiba pajak adalah orang pribadi dan badan, meliputi pembayar pajak,pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.
- Badan
Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi PT,perseroan, komanditer, peseroan lainnya, BUMN,BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik atau organisasi lainnya, termasuk kontrak investai kolektif dan bentuk usaha tetap.
- Masa Pajak
Adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu sbagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- SSP
Adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakuka dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan.
- Pemeriksaan
Adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- SK pembetulan
Adalah surat keputusan pembetulan yag membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam SKP, STP, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketatapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bungan.
Menambah Definisi
- Pajak
Adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh OP atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Bukti Permulaan
Adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- Pemeriksaan Bukti Permulaan
Adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
- Penyidik
- Putusan gugatan
Adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan.
- Putusan peninjauan kembali
Adalah putusan MA atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh WP atau oleh DJP terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.
- SK Pemberian imbalan bunga
Adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada wajib pajak
- Tanggal kirim
Adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faximili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan atau putusan disampaikan secara langsung.
- Tanggal diterima
Adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faximili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan atau putusan diterima secara langsung.
2. NPWP dan PKP
a. NPWP dan PKP secara Jabatan (menambah pasal 2 ayat (4a)
Penambahan
Kewajiban perpajakan bagi WP yang diterbitkan NPWP atau PKP secara jabatan dimulai sejak WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perpajakan

Saat dimulainya kewajiban perpajakan bagi WP yang diterbitkan NPWP dan atau yang dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP atau PKP.
b. Pencabutan NPWP dan PKP (menambah psl 2 ayat 6 s/d 9)
penghapusan NPWP dilakukan DJP apabila:
- WP sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai ketentuan perpajakan.
- WP dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.
- WP BUT menghentikan kegiatannnya di Indonesia.
- Dianggap perlu oleh DJP untuk menghapuskan NPWP dari WP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai ketentuan perpajakan.
Mengatur tentang penghapusan NPWP dan pencabutan PKP beserta proses pemeriksaannya yang semula hanya diatur didalam keputusan DJP
- Penghapusan NPWP OP paling lama 6 bulan
- Penghapusan NPWP badan paling lama 12 bulan
- Penghapusan PKP paling lama 6 bulan
DJP karena jabatan atau atas permohonan WP dapat melakukan pencabutan pengukuhan PKP.

3. Surat Pemberitahuan
Penandatanganan SPT (Pasal 3 ayat (1b))
Ketentuan sekarang:
Penandatanganan SPT dengan tanda tangan bias ( basah)
Perubahan:
- Tanda tangan biasa
- Tanda tangan stempel
- Tanda tangan secara elektronik
- Tanda tangan secara digital

Pengambilan SPT (Pasal 3 ayat(2))
Ketentuan sekarang:
Mengambil sendiri ke Kantor Pajak
Perubahan:
- Mengambil sendiri ke Kantor Pajak
- Mengambil sendiri dengan cara lain, seperti melalui akses komputer.
- Yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penyampaian SPT Tahunan (Pasal 3)
Batas akhir
Ketentuan sekarang:
SPT OP dan Badan: akhir bulan ke 3
Perubahan:
SPT OP : akhir bulan ke 3
SPT badan : akhir bulan ke 4

Perpanjangan SPT
Ketentuan sekarang
Mengajukan permohonan secara tertulis paling lama 6 bulan
Perubahan:
Menyampaikan SPT perpanjangan SPT
WP OP : 2 bulan
WP Badan : 2 bulan

Penyampaian SPT Masa (Pasal 3 ayat (3))
Penambahan :
WP dengan kriteria tertentu berdasarkan peraturan menteri keuangan dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa.

WP dengan kriteria tertentu, misalnya WP Usaha Kecil dapat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 dan SPT lainnya untuk beberapa masa sekaligus.

SPT dianggap tidak disampaikan (Pasal 3)
Ketentuan Sekarang :
Pasal 3 ayat 7
- Tidak ditandatangani
- Tidak sepenuhnya dilampiri dokumen
Perubahan :
Pasal 3 ayat 7
- Tidak ditandatangani
- Tidak sepenuhnya dilampiri dokumen (termasuk laporan audit)
- SPT LB disampaikan setelah 2 tahun setelah masa, bagian tahun, tahun pajak, setelah sebelumnya ditegur.
- SPT disampaikan setelah pemeriksaan atau diterbitkan SKP

SPT bagi WP yang diaudit ( Pasal 4 ayat 4b)
Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada SPT, maka SPT dianggap tidak lengkap dan tidak jelas,sehingga SPT dianggap tidak disampaikan.

4. Sanksi AdministrasiKetentuan sekarang:
Pasal 7 ayat 1
Sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT :
- SPT Masa : Rp. 50 ribu
- SPT Tahunan : Rp.100 ribu

Pasal 8 ayat 2
Penghitungan sanksi 2% perbulan dalam hal WP membetulkan sendiri SPT dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sd tanggal pembayaran.

Perubahan:
Pasal 7 ayat 1
Sanksi keterlambatan menyampaikan SPT
SPT :
SPT Masa PPN : Rp.500 ribu
SPT Masa Lainnya : Rp.100 ribu
SPT Tahunan : Rp. 1 juta
SPT Tahuna PPh OP : Rp. 500 ribu

Pasal 8 ayat 2
Penghitungan sanksi bunga 2% per bulan dalam hal WP membetulkan sendiri SPT:
Tahunan : dihitung sejak akhir penyampaian SPT s/d tanggal bayar
Masa : dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s/d tanggal bayar

Pembetulan SPT (Pasal 8)
- Dalam hal melakukan pembetulan SPT menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan.
- Wpdapat membetulkan SPT Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal WP menerima SKP, SK keberatan, SK pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan PK tahun pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasi dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan, dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima SKP, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan PK dengan syarat DJP belum melakukan pemeriksaan.

Pembayaran Pajak (mengubah Pasal 9 ayat (2))
Ketentuan sekarang:
PPh Pasal 29 wajib dilunasi paling lambat tanggal 25 bulan ketiga sebelum SPT Tahunan disampaikan.

Perubahan:
PPh Pasal 29 wajib dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan

Penambahan :
Pelunasan pajak bagi WP usaha kecil atau WP di daerah tertentu paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya STP, SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan PK.

(menambah Pasal 10 ayat (1))
penambahan :
Pajak yang telah dibayar dengan SSP pada tempat pembayaran yang ditentukan merupakan pembayaran pajak yang sah apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran atau apabila telah mendapatkan validasi.

7. Pengembalian Kelebihan Pajak (Pasal 11)
- Kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada WP dengan ketentuan jika ternyata WP mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi lebih dahulu utang pajak tersebut.
- Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 1 bulan sejak permohonan pengembalian LB sebagaimana Ps 17 (1) atau sejak diterbitkannya SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, SK Pembatalan Ketetapan Pajak, atau SK Pemberian Imbalan Bunga atau sejak diterimanya putusan banding atau putusan PK.

8. Penetapan dan Ketetapan (menambah Ps 13 ayat (1) huruf e)
- Daluarsa penetapan pajak berubah dari 10 tahun menjadi 5 tahun
- Dalam jangka waktu 5 tahun, DJP dapat menerbitkan SKPKB apabila terhadap WP diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan.
- Walaupun jangka waktu 5 tahun telah lewat, SKPKB tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar, apabila WP setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Menambah Pasal 13 A
- WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tida dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh WP dan WP tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB.
Menambah Pasal 14 ayat (1)
- Menambah kewenangan DJP menerbitkan STP bila :
o PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak (huruf F) dan dikenai sanksi 2% dari DPP.
o PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN 1984 dan perubahannya (huruf g) dan dikenai sanksi 2% per bulan.
Mengubah Pasal 15 ayat (1)
- Penerbitan SKPKBT dalam 5 tahun, bila ada data baru.
o Istilah data yang semula belum terungkap dihapuskan.
o Tata cara penerbitan SKPKBT diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Mengubah Pasal 16
- Jangka waktu penyelesaian permohonan pembetulan berubah dari 12 bulan menjadi 6 bulan dan DJP wajib memberikan keterangan tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar penolakan dan penerimaan permohonan tersebut.
Mengubah Pasal 17B ayat (1a)
- Jangka waktu penerbitan SKP 12 bulan tidak berlaku dalam hal kepada wajib pajak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan.
Menambah Pasal 17D
- Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh menteri keuangan diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk PPh, dan paling lambat 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk PPN.
Menambah Pasal 17 E
- Orang Pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian BKP yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian PPN yang telah dibayar yang ketentuan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

9. Penagihan Pajak
Menambah Pasal 21 ayat (3a)
- Dalam hal WP pailit, bubar, atau dilikuidasi oleh kurator atau orang yang ditunjuk untuk pemberesan dilarang membagikan harta kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum digunakan untuk melunasi utang pajak.
Menambah Pasal 22 ayat (2) huruf D
- Menambah ketentuan tentang tertangguhnya daluarsa penagihan pajak, yaitu dalam hal terhadap WP dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.

10. Daluwarsa Penagihan (Mengubah Pasal 22)
Jangka waktu daluwarsa penagihan pajak berubah dari 10 tahun menjadi 5 tahun.

11. Hak Mendahulu (Menghapus Ps 21 ayat 4 dan ayat 5)
Ketentuan sekarang :
Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya. Namun demikian hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu 5 tahun (semula 2 tahun) sejak tanggal diterbitkan STP SKPKB, SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding.

12. Gugatan (Menambah Pasal 22 ayat (2) huruf D
Penambahan:
Menambah objek gugatan yaitu keputusan pencegahan dan penerbitan SKP dan SK Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur dan tatacara yang sudah diatur.

13. Keberatan (Menambah Pasal 25)
Penambahan :
Ditambahkan syarat formal yaitu:
- Wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar minimal sejumlah yang disetujui dalam closing conference, sebelum pengajuan surat keberatan.
- Jangka waktunya 3 bulan sejak tanggal dikirim SKP/tgl potong

Bila diminta WP, DJP wajib memberikan keterangan tertulis hal-hal penghitungan rugi atau pemotongan pajak.

Pajak yang belum dibayar tertangguh sampai 1 bulan sejak tanggal SK Keberatan

Pajak kurang bayar yang timbul dari SK Keberatan dikenakan sanksi kenaikan 50%, tetapi tidak dikenakan bila WP mengajukan banding.

Menambah Pasal 26A
- Penambahan :
Dokumen/data yang tidak diberikan dalam pemeriksaan tidak akan dipertimbangkan dalam keberatan, kecuali yang belum ada dan diperoleh dari pihak ketiga.

Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, yang antara lain mengatur tentang hak WP untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.

14. Banding (menambah Ps.27 ayat (4a)
Penambahan :
- Apabila diminta oleh WP untuk mengajukan banding, DJP wajib memberikan keterangan tertulis hal-hal yang menjadi dasar keputusan keberatan (ayat 4a)
- Jumlah pajak yang belum dibayar tertangguh sampai 1 bulan sejak tanggal putusan banding (ayat (5a))
- Jumlah pajak yang belum dibayar tersebut belum menjadi pajak yang terutang sampai putusan banding diterbitkan dan tidak akan dikompensasikan dengan kelebihan bayar pajak yang menjadi hak WP
- Kekurangan bayar pajak yang timbul dari putusan banding akan dikenakan sanksi kenaikan 100%

Keberatan dan Kesetaraan (mengubah pasal 27 A)
Ketentuan sekarang :
- Imbalan bunga hanya untuk SKPKB dan SKPKBT yang timbul dari permohonan keberatan dan banding.
Perubahan :
- Imbalan bunga juga diberikan atas SKPN dan SKPLB dari keberatan, banding, PK dan atas surat keputusan pembetulan/pembatalan/pengurangan ketetapan pajak serta pembayaran lebih sanksi bunga penagihan.

Pembukuan Dan Pencatatan (Mengubah Pasal 28 ayat 11)
Ketentuan sekarang:
Tidak menampung ketentuan pembukuan dan pencatatan yang dilakukan secara on-line

Perubahan :
Menampung ketentuan pembukuan dan pencatatan yang dilakukan secara elektronik atau aplikasi program on-line

14. Pemeriksaan Pajak (menambah Ps.29A)
Menambah ketentuan :
Terhadap WP yang go public dan menyampaikan SPT dengan dilampiri Laporan Audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang SPT nya menyatakan LB dan diperiksa berdasarkan analisis resiko, dapat dilakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan kantor.

14. Pemeriksaan (Mengubah Pasal 30)
Ketentuan sekarang:
DJP berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila WP tidak memenuhi kewajiban Ps.29 ayat (3) huruf b

Perubahan :
DJP berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak dan/atau tidak bergerak, bila WP tidak memenuhi kewajiban Ps 29 ayat (3) huruf b

14. Pemeriksaan (Mengubah Ps 31)
Ketentuan sekarang :
Tata cara pemeriksaan diatur dengan KMK

Perubahan :
Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan tatacara yang diatur dengan PMK

Untuk lebih memberikan keseimbangan hak kepada wajib pajak dalam pemeriksaan, maka dalam tata cara pemeriksaan antara lain diatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan kewajiban menyampaikan SPHP dan hak WP untuk hadir dalam closing conference dalam batas waktu yang ditentukan.

Dalam hal penghitungan pajak dilakukan secara jabatan, DJP wajib menyampaikan SPHP dan memberikan WP untuk hadir dalam closing conference

15. Akses Data Perpajakan (Menambah Pasal 35A)
Ketentuan Sekarang :
DJP menambahkan keterangan atau bukti dari pemeriksaan atau penyidikan.

Perubahan
Menambah Pasal 35A ayat (1)
Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya wajib memberikan data dan informasi kepada DJP.

Menambah Pasal 35A ayat (2)
Apabila data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, DJP berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan negara.

16. Pengurangan dan Pembatalan
Mengubah dan Menambah pasal 36 ayat (1) huruf b,c, dan d
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permintaan WP dapat :
- Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya.
- Mengurangkan atau membatalkan SKP yang tidak benar
- Mengurangkan atau membatalkan STP yang tidak benar
- Membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa:
a. Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, atau
b. Dilakukannya pembahasan akhir dengan WP

16. Pembetulan SPT Sebelum 2007 (menambah pasal 37A)
Penghapusan sanksi administrasi diberikan kepada:
WP yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum tahun pajak 2007 yang hasil kurang bayar dan dilakukan dalam waktu 1 tahun setelah berlakunya UU ini.
WP OP yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 tahun setelah berlakunya UU ini, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa surat pemberitahuan yang disampaikan WP tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

17 . Sanksi bagi pegawai pajak
Konsuekensi sanksi bagi pegawai pajak bila:
Karena kelalaian atau sengaja menghitung dan menetapkan pajak tidak sesuai dengan perundangan : bisa dikenakan sanksi ketentuan yang berlaku.
Dengan sengaja bertindak diluar kewenangannya : bisa diadukan ke unit internal Depkeu
Terbukti melakukan pemerasan/pengancaman kepada WP; pidana pasal 368 KUHP.
Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum; pidana pasal 12 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pegawai DJP tidak dapat dituntut baik secara perdata/pidana bila melakukan tugasnya dengan itikad baik dan sesuai dengan UU.

18. Ketentuan Pidana (Mengubah Pasal 39)
- Pasal 39 ayat (1) diancam pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- Pidana tersebut menjadi 2 kali bila tindak pidana dilakukan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
- Penyalahgunaan NPWP/NPPKP untuk restitusi atau kompensasi atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali pajak kurang dibayar.

18. Ketentuan Pidana (Menambah Pasal 39A ayat (2))
Ayat (1)
Setiap orang yang dengan sengaja : menerbitkan, menggunakan, menggunakan dan menerbitkan transaksi yang sebenarnya faktur pajak dan atau bukti pemungutan/pemotongan pajak yang tidak berdasarkan.

Dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling tinggi 4 kali jumlah pajak kurang dibayar yang ditimbulkannya.

18. Ketentuan Pidana (Menambah Ps.41 C ayat (1) ayat (2) dan ayat (3)
Pasal 41C ayat (1)
Pejabat/seseorang dengan sengaja tidak memenuhi Psl 35A ayat (1) >>>Sanksi Pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.1 M

Pasal 41C ayat (2)
Pejabat/seseorang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya Ps 35A ayat (1) atau tidak memenuhi pasal 35A ayat (2)>>> Pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp. 800 juta

18. Ketentuan Pidana (Menambah Pasal 41C ayat (4))
Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.40 juta

18. Ketentuan Penyidikan (Menambah Psl 43A)
Ayat (1)
Sebelum dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, DJP melakukan pemeriksaan bukti permulaan tinda pidana di bidang perpajakan.

Ayat (2)
Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas DJP, Menteri Keuangan dapat menugaskan unit pemeriksaan internal di lingkungan departemen keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan.

Ayat (3)
Apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai DJP yang tersangkut wajib diproses menurut buku tindak pidana korupsi

Ayat (4)
Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tinda pidana di bidang perpajakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

19. Ketentuan Penyidikan (mengubah dan menambah Ps.44)
Ketentuan sekarang:
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh PNS di lingkungan DJP

Perubahan :
Ayat (1)
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan oleh PNS di lingkungan DJP

Ayat (2)
Wewenang penyidik ditambah untuk memeriksa benda yang dibawa seseorang

19. Ketentuan Penyidikan (mengubah Ps.44 B)
Ketentuan sekarang:
Penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung atas permintaan dari Menteri Keuangan

Perubahan:
Batas waktu penetapan penghentian oleh Jaksa Agung paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permintaan dari Menteri Keuangan.